Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

Polisi Larang Aksi Massa 22-28 Juni di Gedung MK, Ini Penjelasannya

Minggu, 23 Juni 2019 – 22:30 WIB

Penjagaan polisi di Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto: Istimewa)

Penjagaan polisi di Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Polda Metro Jaya melarang Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan GNPF yang ingin mengadakan aksi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25-28 Juni nanti. Aksi mobilisasi massa tersebut untuk mengawal putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sekaligus halal bihalal.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan aksi yang dilakukan di jalan protokol dilarang oleh undang-undang. Gedung MK sendiri diketahui berada di Jalan Medan Merdeka Barat, yang merupakan jalan protokol dan tak jauh dari Istana Merdeka.

"Bahwa aksi di jalan protokol depan MK oleh pihak mana pun dilarang karena melanggar UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Pasal 6, yang bisa mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain," kata Argo di Jakarta, Minggu 23 Juni 2019.

Kebijakan larangan aksi itu disampaikan berkaca dari pengalaman aksi di depan gedung Bawaslu 21-22 Mei 2019, yang berujung pada aksi anarkistis. "Belajar dari insiden Bawaslu, meski disebutkan aksi superdamai tetap saja ada perusuhnya. Diskresi kepolisian disalahgunakan," katanya.

Pihaknya pun mengimbau PA 212 agar menggelar acara halal bihalal di lokasi lain, tidak di gedung MK. "Silakan halalbihalal dilaksanakan di tempat yang lebih pantas, seperti di gedung atau di rumah masing-masing," katanya.

Dia juga mengimbau agar tidak ada aksi yang bisa mengintervensi hakim MK karena persidangan di MK sudah dilakukan secara terbuka kepada masyarakat. "Biarkan hakim MK bekerja tanpa tekanan, karena semua persidangannya sudah di-cover banyak media secara langsung, dan hasil keputusan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa," katanya.

Sebelumnya, juru bicara PA 212 Novel Bamukmin menyampaikan rencana pihaknya, GNPF, dan beberapa organisasi lainnya memobilisasi massa untuk mengawal sidang putusan PHPU. Selain itu, pada kesempatan yang sama, akan dilakukan kegiatan halalbihalal.

Novel menyebut aksi tersebut merupakan kesepakatan Ijtimak Ulama dan sepengetahuan Rizieq Syihab. "Karena juga masih (bulan) Syawal ya kita buat sekalian halalbihalal di sana. Itu kan Ijtimak Ulama, bukan hanya satu ulama saja. Ijtimak ulama itu kita selalu mengikuti keputusan para ulama," kata dia.