JAKARTA, REQnews -&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap ada salah satu menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf, yang sejak 2019 tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak 2019.
Sosok tersebut adalah mantan Kapolri, seorang jenderal bintang empat, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Diketahui, terakhir kali Tito menyerahkan laporan hartanya pada 2019 lalu. Sejak saat itu, ia tak lagi melaporkan LHKPN kepada KPK.
Untuk itu, KPK mendesak agar Tito segera menyampaikan laporan tersebut untuk periode 2020, sebagaimana yang diatur dalam UU.
"Jadi, undang-undang secara tegas sudah menyatakan demikian. Tito diminta tidak melupakan kewajibannya. LHKPN-nya masih ditunggu oleh lembaga antikorupsi&nbsp;hingga saat ini," kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati, Sabtu 18 September 2021.
Ipi menegaskan, penyerahan LHKPN dimandatkan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Pasal 5 angka tiga dalam beleid itu menyebut penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat.
Selain itu, kewajiban pelaporan LHKPN juga ditegaskan dalam Pasal 5 angka dua UU Nomor 28 Tahun 1999. Aturan itu menyebut kekayaan penyelenggara negara harus diperiksa, dan diumumkan sebelum, selama, dan sesudah menjabat.
"Bahwa KPK berwenang untuk menerima dan mengumumkan LHKPN sebagai upaya pencegahan korupsi," ujar Ipi.
Ia pun mengingatkan, bahwa Tito harus menjadi contoh yang baik, dengan menyerahkan LHKPN sebagaimana kewajibannya.
"Kami berharap ini akan menimbulkan satu keyakinan penyelenggara negara bahwa harta mereka diawasi publik dan sebagai pejabat publik memiliki kewajiban untuk transparan, akuntabel untuk melaporkan kekayaannya," kata Ipi.
&nbsp;

Parah Gak? Ada Jenderal Jadi Menteri Jokowi tapi Gak Lapor LHKPN Sejak 2019, Ini Sosoknya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi