JAKARTA, REQnews - Wasekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon, menyarankan agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera membuka posko pengaduan soal sengketa tanah.
Ditegaskannya, jangan hanya kasus Rocky Gerung yang terancam digusur oleh Sentul City yang akan dicek ulang dokumennya, tapi semua lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) yang bermasalah harus dicek untuk diselesaikan. &ldquo;Jadi terlalu kecil menurut saya kasus lagi ramai ini jadi hanya soal pak Rocky dengan Sentul saja,&rdquo; kata Jansen, di akun Twitter pribadinya, @jansen_jsp, dikutip Sabtu 18 September 2021.
&ldquo;Ada yang lebih besar di sini akarnya, yaitu: banyak tanah eks HGU PTPN bermasalah jadi sumber keributan rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pengusaha, muncul mafia dll. Ini yang harus diselesaikan,&rdquo; tambahnya. Meski demikian, Jansen menilai kasus Rocky Gerung vs PT Sentul City bisa menjadi pintu masuk bagi BPN untuk membuka data-data penguasa lahan eks HGU PTPN.
&ldquo;Yth @atr_bpn Kasus Sentul ini bisa jadi momentum: buka saja semua kepublik siapa yang sekarang menguasai eks HGU PTPN di seluruh Indonesia,&rdquo; ujarnya. Menurutnya, sengketa lahan eks HGU PTPN tak hanya terjadi di Bogor Jawa Barat, tapi juga terjadi di beberapa daerah, seperti Sumatera Utara (Sumut).
&ldquo;Contoh: di kampung kami Sumut, sudah puluhan tahun soal tanah eks HGU PTPN ini jadi benang kusut. Banyak jatuh korban. Mungkin di tempat lain juga sama,&rdquo; jelas Jansen.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2000-2005, Buya Syafii Maarif pernah menyoroti kepemilikan tanah di Indonesia pada 2018 lalu. Dikatakannya, bahwa terjadi penguasaan tanah oleh konglomerat di Indonesia.
Menurut dia, 93 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh asing. Dari angka itu, 80 persen dikuasai konglomerat domestik dan 13 persen dikuasai oleh konglomerat asing. &ldquo;80 persen tanah dikuasai konglomerat domestik. 13 persen dikuasai konglomerat asing,&rdquo; ujar Buya Syafii Maarif beberapa waktu lalu.
Dia menjabarkan, bahwa hanya 7 persen tanah di Indonesia yang kepemilikannya dimiliki oleh masyarakat biasa. &ldquo;70 tahun kita merdeka. Kita lihat ketimpangan sosial masih ada. Kita lihat penguasaan tanah. Ini harus cepat diatasi,&rdquo; tandas Buya Syafii.

BPN Ditantang Bongkar Data Penguasa Lahan Eks HGU PTPN Seluruh Indonesia, Berani Gak?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi