JAKARTA, REQnews - Saat menyampaikan perkembangan yang terjadi di Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara, Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia mengakui, eskalasi konflik memang semakin berkembang belakangan ini.
Menurut Kepala Bakamla, Aan Kurnia, meningkatnya eskalasi konflik juga akan meningkatkan kekuatan militer yang ada di Laut Natuna Utara. Dia pun memprediksi ini akan berdampak pada keamanan di Laut Natuna Utara.
Dengan resminya aliansi antara Australia, Inggris, dan Amerika, sambung Aan, menjadi sinyal potensi meningkatnya eskalasi. "Kita perlu memahami apa saja dampak langsung dan tidak langsung untuk Indonesia," ujarnya saat rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI, di gedung DPR, Senin 20 September 2021.
Bahkan, lanjut Aan, Prancis sudah begitu keras dengan memulangkan dubes yang ada di Amerika maupun di Australia. Dia menilai, dampak langsung konflik dapat diprediksi akan banyak kekuatan militer negara-negara besar di Laut China Selatan, ini juga akan semakin meningkatnya dinamika.
"Kami tidak terlalu banyak ke sana karena ini bidang pertahanan, tapi paling tidak ini menyinggung juga tentang keamanan di sini," ucapnya. Aan juga menyampaikan dampak tidak langsung meningkatnya konflik di Laut Natuna Utara terhadap Indonesia. Dia menyebut perlombaan senjata hingga gangguan lintas pelayaran akan terjadi jika konflik terus berkembang.
"Dampak tidak langsung adalah perlombaan senjata dan sebagainya, kemudian juga ada gangguan lalu lintas pelayaran risiko meningkat sehingga kalau larinya ke ekonomi keamanan maka asuransi akan meningkat, biaya logistik juga meningkat, itu dampak keamanannya," ujarnya.
Seperti diketahui, Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan situasi terkendali dan para pelayan tak perlu khawatir dalam beraktivitas. Bakamla tidak memungkiri banyak kapal asing di Laut Natuna Utara.
"Situasi di LNU tetap aman terkendali saat ini nelayan tidak perlu khawatir serta dapat tetap beraktivitas sebagaimana biasanya," ujar Aan Kurnia dalam keterangan tertulis, Sabtu 18 September 2021.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita mengatakan hal ini karena wilayah tersebut merupakan pintu masuk dan keluar kapal yang melalui Selat Sunda dan Selat Malaka. Wisnu mengatakan Bakamla telah mengajukan rekomendasi kebijakan dan strategi menghadapi situasi di perbatasan termasuk di Laut China Selatan ke Kemenkopolhukam.
"Dalam rekomendasi Bakamla, untuk menghadapi situasi di wilayah perbatasan, diperlukan tidak saja kehadiran aparat, tetapi juga pelaku ekonomi termasuk nelayan dan kegiatan eksplorasi ESDM serta penelitian," kata Wisnu.
"Saat ini Bakamla tengah menyusun rencana aksi terkait rekomendasi kebijakan tersebut, salah satunya adalah mendorong konsep pembentukan Nelayan Nasional Indonesia yang bertujuan mendorong kehadiran pelaku ekonomi sekaligus mendukung kegiatan monitoring di wilayah penangkapan ikan di LNU," sambungnya.

Unjuk Kekuatan Militer Asing di Laut Natuna Meningkat, Bakamla Beberkan Dampaknya ke Indonesia

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi