JAKARTA, REQnews - Pemerintah menerima Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) dari Komisi XI DPR dan Komite IV DPD.
Prosesi ini dilaksanakan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, Senin 20 September 2021 yang diwakili oleh&nbsp;Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
&ldquo;Secara resmi kami serahkan DIM dari Komisi XI DPR RI dan dari DPD kepada Pemerintah. Untuk selanjutnya akan dibahas dalam panja yang akan datang,&rdquo; ujar Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto.
Bersama dengan DPR, pemerintah terus melanjutkan&nbsp;pembahasan RUU HKPD. Itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah melakukan reformasi fiskal untuk mendukung reformasi struktural.
Pemerintah berharap, dengan adanya RUU HKPD bisa mendorong peningkatan kualitas belanja daerah melalui sinergi dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah. Yaitu, agar seluruh sumber daya fiskal dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah terus&nbsp;mengevaluasi dan melakukan perbaikan pada tingkat proses dan hasilnya.
"Hal ini dilakukan melalui Pemerintah Daerah melakukan belanja daerah yang tidak berdiri sendiri, namun seharusnya juga bersinergi dan sinkron dengan apa yang ini dicapai secara nasional,&rdquo; kata Sri Mulyani.
Kemudian terdapat empat&nbsp;pilar utama yang menjadi landasan RUU HKPD yaitu mengembangkan HKPD dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan utang daerah.
Selanjutnya ada harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah melalui penerapan kebijakan transfer ke daerah berbasis kinerja dan penguatan disiplin belanja daerah, serta pengembangan sistem pajak daerah dan retribusi daerah.

Menkeu Sri Mulyani Resmi Terima Daftar Inventarisasi Masalah RUU HKPD dari DPR dan DPD

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi