JAKARTA, REQNews - Komisi III DPR RI menargetkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bisa disahkan sebelum mengakhiri masa jabatan Priode 2014-2019.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik jika revisi UU ini sudah disahkan, maka akan mendukung kinerja para petugas di lembaga pemasyarakatan (Lapas).
"Kita maunya dalam periode 2014-2019 ini kita bisa menyelesaikan Undang-Undang Permasyarakatan, sehingga dengan demikian teman-teman yang bertugas di lembaga pemasyarakatan bisa lebih maksimal dalam melakukan tugas-tugas pembinaan kepada warga binaan," papar Erma, di Sulawesi Utara, dikutip dari dpr.go.id, Senin 24 Juni 2019.
Lebih lanjut, Erma menjelaskan dalam revisi UU Pemasyarakatan, termasuk didalamnya memuat dukungan pada penyediaan sumber daya manusia.
"Kita tahu kebutuhan terhadap tenaga sipir dan staf untuk lapas sangat sedikit, waktu itu kan ada moratorium penerimaan PNS, jadi kita mau tata itu secara betul," ujar Erma.
Dia mengatakan saat ini Komisi III DPR RI bersama dengan Pemerintah sedang membahas revisi UU tentang Permasyarakatan.
Erma menjabarkan, beberapa hal yang akan direvisi dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 diantaranya belum mencakup bagaimana pembinaan terhadap anak. Di UU Sistem Peradilan Anak sudah termaktub, tapi belum berkorelasi dengan UU Pemasyarakatan.
"Kita sedang mencari solusi bagaimana mengatasi berbagai persoalan di lapas, UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah sangat tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini, ada banyak hal yang harus kita benahi ada banyak sistem yang harus kita perbaiki dengan undang-undang lama itu tidak mencakup," paparnya.

Pengesahan UU Pemasyarakatan Sebelum Akhir Periode 2019

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi