JAKARTA, REQnews -&nbsp;Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan akan memenuhi panggilan&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa 21 September 2021.
"Saya sendiri belum tau keterangan yang dibutuhkan apa, tapi InsyaAllah saya akan hadir sesuai dengan undangan yang diberikan oleh&nbsp;KPK&nbsp;besok pagi di kantor KPK," kata dalam video yang diunggah akun Instagram @warungjurnalis, Senin 20 September 2021.
Prasetio pun mengatakan bahwa dirinya siap memenuhi pemanggilan KPK. "Saya siap memenuhi panggilan sesuai jadwal dari surat yang diberikan KPK kepada saya," ujar Ketua DPRD DKI saat dikonfirmasi wartawan pada Senin 20 September 2021.
Diketahui, sebelumnya KPK menjadwalkan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, besok.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Anies akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka eks Dirut Perumda Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan (YRC).
"Informasi yang kami terima, benar tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka YRC dkk, di antaranya yaitu Anies Baswedan," kata Ali Fikri kepada wartawan, Senin 20 September 2021.
Ia menyebut menyebut pemeriksaan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan.&nbsp;"Pemanggilan seseorang sebagai saksi, tentu atas dasar kebutuhan penyidikan sehingga dari keterangan para saksi perbuatan para tersangka tersebut menjadi lebih jelas dan terang," ujar Ali.
"Saat ini, tim penyidik terus melengkapi berkas perkara tersangka YRC dkk dengan masih mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi," lanjutnya.
Sebelumnya, dalam kasus&nbsp;korupsi pengadaan tanah&nbsp;DP Rp 0&nbsp;ini, KPK telah menetapkan beberap tersangka. Seperti, Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan atau PD Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan; Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian.
Lalu ada Wakil Direktur PT Adonara, Anja Runtuwene; tersangka korporasi PT Adonara Propertindo, dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar.
KPK menduga bahwa&nbsp;pembelian tanah di Munjul oleh PT Perumda Sarana Jaya dilakukan secara melawan hukum.
Yaitu adanya penentuan harga yang telah diatur sejak awal, lalu&nbsp;pembelian dilakukan tanpa kajian kelayakan terhadap obyek tanah, sehingga diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 152 miliar.

Bakal Penuhi Panggilan Pemeriksaan, Anies Baswedan Siap Dicecar KPK Nih

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi