Diperiksa Penyidik KPK, Anies Baswedan Dicecar 17 Pertanyaan Soal Ini

Selasa, 21 September 2021 – 20:35 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

JAKARTA, REQnews - Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut ditanya 8 pertanyaan terkait program pengadaan rumah di DKI Jakarta oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anies mengatakan pertanyaannya mengenai landasan aturan dalam pengadaan rumah di Jakarta. “Alhamdulillah sudah selesai,” kata Anies di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 21 September 2021. 

Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mendapatkan 9 pertanyaan terkait dengan identitasnya. “Menyangkut substansi, nanti biar KPK yang menjelaskan,” kata dia.

Ia berharap penjelasan yang diberikan bisa membantu KPK dalam proses memberantas korupsi. 

Diketahui, Anies Baswedan mendatangi KPK sekitar pukul 10.00 WIB, hingga keluar pukul 15.16 WIB. Selain Anies, KPK hari ini juga memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Diketahui, sebelumnya KPK menjadwalkan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, besok.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Anies akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka eks Dirut Perumda Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan (YRC).

"Informasi yang kami terima, benar tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka YRC dkk, di antaranya yaitu Anies Baswedan," kata Ali Fikri kepada wartawan, Senin 20 September 2021.

Ia menyebut menyebut pemeriksaan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan. "Pemanggilan seseorang sebagai saksi, tentu atas dasar kebutuhan penyidikan sehingga dari keterangan para saksi perbuatan para tersangka tersebut menjadi lebih jelas dan terang," ujar Ali.

"Saat ini, tim penyidik terus melengkapi berkas perkara tersangka YRC dkk dengan masih mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi," lanjutnya.

Sebelumnya, dalam kasus korupsi pengadaan tanah DP Rp 0 ini, KPK telah menetapkan beberap tersangka. Seperti, Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan atau PD Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan; Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian.

Lalu ada Wakil Direktur PT Adonara, Anja Runtuwene; tersangka korporasi PT Adonara Propertindo, dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar.

KPK menduga bahwa pembelian tanah di Munjul oleh PT Perumda Sarana Jaya dilakukan secara melawan hukum.

Yaitu adanya penentuan harga yang telah diatur sejak awal, lalu pembelian dilakukan tanpa kajian kelayakan terhadap obyek tanah, sehingga diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 152 miliar.