Jual Beli Jabatan Kades di Probolinggo Ditelusuri, KPK Periksa 4 Saksi

Rabu, 22 September 2021 – 13:01 WIB

Gambar ilustrasi

Gambar ilustrasi

JAKARTA REQnews - KPK terus mendalami para saksi soal pemberian uang oleh para ASN untuk mendaftar menjadi kepala desa (kades). Lembaga antirasuah tersebut juga telah memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap jual beli jabatan di Probolinggo yang menjerat Puput Tantriana Sari (PTS) selaku Bupati.

Adapun saksi yang diperiksa yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono; Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo, Hudan Syarifuddin; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Probolinggo, Edy Suryanto dan ajudan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin, Pitra Jaya Kusuma.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya pemberian sejumlah uang bagi para ASN yang akan mendaftar untuk jabatan Pj Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu, 22 September 2021.

Hasan Aminuddin juga terjerat dalam kasus ini. Mereka diperiksa Selasa kemarin, 21 September 2021, di Kantor Bupati Probolinggo, Jawa Timur. Lebih dalam, KPK juga mencecar para saksi soal proses pelantikan para calon kades tersebut. Ali mengatakan pelantikan itu diperlukan persetujuan dari tersangka Hasan Aminuddin berupa paraf.

"Di samping itu juga mengenai usulan hingga pelantikan menjadi Pj Kepala Desa dimaksud harus mendapat persetujuan berupa paraf dari tersangka HA sebagai representasi dari tersangka PTS selaku Bupati," katanya.

Sebelumnya KPK juga telah menetapkan 22 orang tersangka termasuk Puput dan Hasan sebagai penerima suap. Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan, dan Muhammad Ridwan selaku Camat Paiton yang juga ikut menerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Total, ada 22 orang yang dijerat KPK sebagai tersangka. Mayoritas adalah ASN yang hendak mengisi jabatan kepala desa dan memberi suap ke pasangan suami-istri tersebut.