Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

Regulasi Teknologi India Hadang Facebook dan Google Alphabet

Senin, 11 Februari 2019 – 19:00 WIB

Perdana Menteri India, Narendra Modi bertemu CEO Facebook, Mark Zuckerberg di Menlo Park, California, 27 September 2015. (FOTO: REUTERS/Stephen Lam)

Perdana Menteri India, Narendra Modi bertemu CEO Facebook, Mark Zuckerberg di Menlo Park, California, 27 September 2015. (FOTO: REUTERS/Stephen Lam)

JAKARTA, REQNews - Bagi raksasa teknologi global yang mencari pertumbuhan bisnis, India seharusnya menjadi tempat berburu yang lebih mudah ketimbang Tiongkok. Tetapi rencana New Delhi untuk memaksa pihak-pihak seperti Facebook dan Google Alphabet secara aktif menjadi ‘polisi’ terhadap konten yang dibuat pengguna dapat mengancam kebebasan berbicara.

Regulasi ini muncul setelah dekrit yang membatasi perusahaan e-commerce raksasa asing seperti Amazon dan Walmart. Hal ini menunjukkan India mungkin tidak lebih mudah ketimbang Tiongkok, demikian Reuters melaporkan Senin (11/2/2019) ini.

Rancangan proposal, yang dibuat oleh Kementerian Teknologi India pada Desember lalu, membahas masalah konkrit. Rancangan proposal ini merupakan upaya untuk mengekang penyebaran informasi yang salah setelah kekerasan massa terkait pesan yang beredar di WhatsApp. Aplikasi pesan singkat milik Facebook ini menganggap India sebagai pasar terbesar.

Draf proposal tersebut menuntut perusahaan untuk melakukan pemindaian content sebelum tayang dari pengguna, menghapus content yang melanggar hukum dalam tempo 24 jam dan menyediakan cara untuk melacak pengguna. India juga meminta penyedia konten yang memiliki lebih dari 5 juta pengguna menjadi perseroan terbatas di tingkat lokal.

Jika diberlakukan, kebijakan itu akan mengurangi berbagai manfaat pajak dan sejumlah perlindungan kewajiban. Selama ini, hal itu merupakan kenikmatan bagi perusahaan teknologi sebagai hasil dari penempatan basis perusahaan di Amerika Serikat, dan di tempat lainnya.

Istilah “konten yang melanggar hukum” dalam rancangan proposal itu memiliki definisi yang luas. Terkait pemilihan umum yang akan diadakan Mei mendatang, definisi yang luas terhadap istilah itu menyisakan ruang untuk melakukan penyensoran diri sendiri dan pemberlakuan penyensoran.

Sebuah grup pelobi yang mencakup nama-nama besar A.S. telah mengkritik rencana tersebut sehingga terus meningkatkan ketegangan perdagangan antara kedua negara.

Perusahaan-perusahaan lokal, termasuk Reliance Jio, milik seorang miliarder Mukesh Ambani, dan jaringan sosal Sharechat kurang tertarik dengan campur tangan tersebut. Tentu saja, India bukan negara pertama yang berusaha mengekang internet dan menggunakannya dengan ketentuan mereka sendiri dan menguntungkan perusahaan domestik.

Tetapi itu merupakan pukulan bagi raksasa teknologi yang memandang negara dengan 1,3 miliar orang sebagai cara mengkompensasi masalah yang mereka hadapi di Tiongkok, sebuah negara yang telah melarang layanan Facebook dan pemilik YouTube, Google, selama bertahun-tahun.

Ukuran dan potensi India memungkinkannya membuat beberapa permintaan. Tetapi perusahaan seperti Google telah menghadapi serangan balasan yang signifikan di rumahnya ketika mereka berusaha untuk menundukkan tuntutan rezim otoriter. Sekarang India memiliki hampir setengah miliar pengguna internet. Hal ini dapat menjadi hadiah yang hadir bersamaan dengan syarat yang melekat padanya bagi perusahaan-perusahaan asing. (Prazz)