JAKARTA, REQnews - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke polisi, pada Rabu 22 September 2021.
Laporan tersebut terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong, adanya video diskusi yang diunggah kanal YouTube Haris Azhar pada tanggal 20 Agustus 2021.&nbsp;
Menanggapi hal itu Kuasa Hukum Haris Azhar, Nurkholis Hidayat menyayangkan adanya laporan yang diajukan oleh Luhut Pandjaitan. Karena menurutnya dengan melaporkan kliennya ke pihak kepolisian, adalah tindakan tidak bermartabat.
&ldquo;Kami menyayangkannya, setelah semua upaya dan itikad baik dan undangan pertemuan untuk mengklarifikasi perbedaan pandangan,"&nbsp;kata Nurkholis, saat dihubungi wartawan pada Rabu 22 September 2021.
Menurutnya, langkah itu sama sekali bukan langkah terpuji dan tidak memberikan andil positif untuk mendukung keberanian warga untuk berpartisipasi dalam mengawasi pemerintahan.
&ldquo;Penggunaan kepolisian sebagai institusi negara yang dibiayai dan mengabdi pada kepentingan publik untuk kepentingan pribadi dan tujuan pembungkaman bukan langkah yang bermartabat dan tidak pantas untuk ditiru,&rdquo; kata dia.
Diketahui, sebelumnya Luhut telah melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia pada tanggal 26 Agustus dan 2 September 2021.
Somasi tersebut terkait dengan video diskusi Haris dan Fatia terkait laporan berjudul &ldquo;Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya&rdquo; yang diterbitkan oleh gabungan beberapa organisasi masyarakat sipil.
Laporan tersebut merupakan kajian terhadap faktor-faktor yang memicu pelanggaran hak asasi manusia di Papua, salah satunya adalah keterlibatan beberapa tokoh-tokoh militer dalam industri tambang.
Menurut data Amnesty International Indonesia, dikutip dari unggahan Instagram @amnestyindonesia pada Rabu 22 September 2021, menyebut sepanjang 2021 setidaknya ada 102 kasus serangan terhadap pembela HAM dengan total 272 korban.
Amnesty juga mencatat adanya 62 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi menggunakan UU ITE dengan 58 korban yang dijadikan tersangka sepanjang 2021.
Menurut Amnesty, sebagai salah satu anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia memenuhi komitmen untuk melindungi para pembela hak asasi manusia.
Yaitu sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Pembela HAM yang disepakati 22 tahun silam melalui resolusi Sidang Umum PBB.

Haris Azhar Dilaporkan, Kuasa Hukum Sebut Luhut Tak Bermartabat

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi