JAKARTA, REQNews - Indonesian Corruption Watch (ICW) menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemberhentian 56 pegawai KPK. Surat itu telah diantar ke Istana Negara pada sore hari ini, Selasa 28 September 2021.
"Pada hari ini, Selasa 28 September 2021, Indonesia Corruption Watch mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Selasa 28 September 2021.
ICW mengatakan isi surat tersebut terkait dengan situasi pemberantasan korupsi terkini, terutama pasca kebijakan Pimpinan KPK yang mempercepat pemberhentian 56 pegawai KPK.
Kurnia mengatakan surat tersebut diantar pada pukul 17.00 WIB. Surat itu juga dikirim secara daring ke email Kementerian Sekretariat Negara.
Dalam surat itu ICW memandang bahwa polemik yang terjadi di KPK disebabkan oleh Jokowi yang kurang tegas dalam pelemahan KPK. Menurutnya, pemilihan pimpinan KPK yang dinilai kontroversial juga disebabkan oleh tanggung jawab Jokowi.
"Kami mengamati, melihat dan mengevaluasi bahwa gonjang-ganjing KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia terjadi karena Bapak Presiden gagal untuk bersikap tegas dan keras terhadap siapapun yang menganggu upaya pemberantasan korupsi. Bahkan Bapak Presiden langsung yang membuka keran bagi pelemahan kerja pemberantasan korupsi melalui revisi UU KPK," bunyi surat tersebut.
Selain itu, surat itu juga membahas persoalan pemilihan Pimpinan KPK yang kontroversial yang tidak bisa dilepaskan dari peran serta dan tanggung-jawab Presiden RI. "Gagalnya Bapak Presiden RI dalam memilih dan menempatkan para calon Pimpinan KPK yang berintegritas tinggi melahirkan berbagai persoalan di badan anti-rasuah ini, termasuk berbagai pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh Pimpinan KPK terpilih," tambahnya.
Selanjutnya, ICW juga menilai Jokowi tidak mau mengambil sikap soal polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berakhir pemecatan pada 56 pegawai KPK. Dengan begitu, Jokowi juga dinilai ikut setuju dalam pemberhentian para pegawai.
"Kami melihat Bapak Presiden juga enggan bersikap dan seolah lari dari tanggung-jawab untuk mengurai dan menyelesaikan kontroversi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK. Padahal jika Bapak Presiden sanggup menggunakan ketajaman hati nurani untuk melihat situasi tersebut, maka dengan sangat mudah Bapak Presiden mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun sampai menjelang hari akhir nasib 56 pegawai KPK pada tanggal 30 September 2021, Bapak Presiden tidak mengeluarkan sikap apapun," ujarnya.
"Kami mengartikan sikap diam Bapak Presiden RI sebagai persetujuan secara tidak langsung atas pemecatan secara sewenang-wenang 56 pegawai KPK tersebut," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, KPK akan memberhentikan 56 pegawainya yang tak lolos dalam TWK secara hormat per 30 September 2021. Kini terhitung dua hari lagi Novel Baswedan dkk akan resmi diberhentikan.
&nbsp;

ICW Surati Presiden Jokowi Soal Pemberhentian 56 Pegawai KPK, Ini Isinya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi