JAKARTA, REQnews -&nbsp;KPK menegaskan dirinya sebagai lembaga negara yang ikut mengawasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dengan sistem zonasi yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berkata sistem zonasi ini kemungkinan besar rawan pemalsuan Kartu Keluarga (KK). Ia berkata, jika ada yang telibat atau berupaya memanipulasi KK, maka hukuman menanti.
"Ya dong, itu gak jujur dan gak adil. Detail-detail itu KPK harus masuk dan semua tim kementerian ikut mengawasi," kata Saud di Bandung, Selasa 24 Juni 2019.
Saut menyebut, PPDB tahun lalu ada surat miskin yang diupayakan. Tahun ini, dibuat sistem zonasi agar semua pintar, serta distribusi sekolahnya normal. Semuanya ingin anak-anak mendapatkan pendidikan yang sama.&nbsp;
Menurutnya, adanya sekolah favorit akan membuat celah korupsi baru. Karena dengan sistem favorit, akan membuat konflik, jadi semua sekolah haruslah sama.
"Dengan zonasi kan harapannya gak mesti dari SMA tertentu dia jadi presiden. Atau ga mesti dari ITB, Unpad. Jadi semua SMA punya standar, samua sama tak ada favoritisme," ujar Saut.
Ia melanjutkan, pendidikan pintu yang paling depan untuk memperbaiki integritas. "Jadi selalu kebijakan ada gojang ganjing kita awasi. Bahkan di Medan anak yang sudah diterima menjadi ke sekolah dengan SKTM, tetap diberikan solusi," kata Saut.
&nbsp;
&nbsp;

Jangan Macam-macam! PPDB Ternyata Diawasi KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi