JAKARTA, REQnews - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, aktifitas politik yang menamakan diri Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, ikut diperbincangkan oleh Presiden Joko Widodo bersama Kemenkumham, Yasonna Laoly.
Mahfud mengatakan, saat itu dia menghadap Presiden terkait hasil KLB yang mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu. Jokowi pun memerintahkan untuk Menkumham memutuskan KLB tersebut sesuai aturan yang berlaku.
&ldquo;Kalau Istana mau masuk sebenarnya ketika Moeldoko kongres di Medan itu kita tinggal mengesahkan aja dengan kasar gitu, tapi pada waktu itu saya menghadap presiden,&rdquo; ucap Mahfud di Jakarta, Kamis, 30 September 2021.
Mahfud MD mengatakan, bersama Yasonna Laoly menghadap Presiden Jokowi dan menanyakan keputusan soal KLB yang berlangsung di Deli Serdang.
&ldquo;Saya bersama Menkumham dan Presiden, &lsquo;Gimana nih, Pak? Hukumnya bagaimana?&rsquo; kata Pak Jokowi kepada saya. Hukumnya, Pak, ndak boleh ada muktamar seperti itu, karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah,&rdquo; ucap Mahfud.
Ia mengatakan ke Presiden Jokowi bahwa KLB dilakukan tanpa izin pengurus partai yang sah. Menurut Mahfud, Jokowi kemudian memerintahkan untuk tidak mengesahkan KLB tersebut.
&ldquo;Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, jadi itu ndak boleh disahkan. Kata Pak Jokowi, &lsquo;Kalau memang begitu tegakkan saja hukum, ndak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik&rsquo;, kata Pak Jokowi,&rdquo; ujar Mahfud.
Mahfud kemudian menjalankan arahan Jokowi. Mahfud dan Yasonna pun mengumumkan pemerintah tak mengesahkan hasil KLB kubu Moeldoko.
&ldquo;Itulah saya dan Pak Yasonna segera mengumumkan ndak bakal mengesahkan Moeldoko,&rdquo; kata dia.

KLB Demokrat, Presiden Jokowi: Ndak Usah Disahkan Pak Moeldoko

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi