JAKARTA, REQnews &ndash; Bangsa Indonesia yang memiliki daya saing kuat baik domestik maupun internasional, memberikan indikasi terdapat kemampuan dalam mengambil dan manfaatkan momentum dalam perkembangan era globalisasi.
Indonesia yang telah diperlengkapi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dengan maksud untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Dalam merealisasikan perlindungan dan kepentingan negara dalam menghadapi era globalisasi, Indonesia menetapkan standarisasi dan penilaian kesesuaian yang merupakan bagian dari Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan.
Namun, bagi pengusaha yang belum memiliki maupun sudah memperoleh sertifikat SNI sebagaimana dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), jangan pernah melakukan tindakan-tindakan berikut, karena bertentangan dengan hukum:
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Memalsukan SNI atau membuat SNI palsu, termasuk memperbanyak, memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan BSN terlebih dahulu.
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Terhadap pengusaha yang telah memperoleh sertifikat SNI, dilarang untuk membubuhkan tanda SNI di luar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat, ataupun membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya.
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dilarang untuk tetap menetapkan tanda SNI apabila&nbsp; telah berakhir masa berlaku, dicabut, ataupun dibekukan sertifikatnya.
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Terhadap hal yang berkaitan dengan hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, maupun hal lain sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, pengusaha dilarang untuk memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa atau menjalankan proses atau sistem kegiatan usahanya.
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dengan tanpa hak dilarang menggunakan atau memalsukan atau membubuhkan Tanda SNI.
&nbsp;
Apabila ditemukan terdapat pihak yang melakukan tindakan sebagaimana dilarang, dapat dikenakan sanksi administratif, denda maupun pidana.
&nbsp;
&nbsp;
Penulis: Hans Gilbert Ericsson

Sertifikasi SNI, Pengusaha Jangan Coba-Coba Melakukan Tindakan Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi