JAKARTA, REQnews - Badan Pengawas Pemilu atau yang dikenal dengan sebutan Bawaslu, merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu negara Indonesia yang dibentuk untuk mengawasi tahapan pemilu, pelanggaran administrasi pemilu bahkan menyelesaikan sengketa pemilu sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan putusan, menyatakan dalam berita acara penetapan partai politik, peserta pemilu pada tahun 2019, menyatakan bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) tidak memenuhi syarat.&nbsp;Maka dalam hal tersebut, pihak dari PBB mengajukan permohonan gugatan kepada Bawaslu terhadap KPU dari keluarnya Keputusan Nomor: 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018. Dalam hal ini, pelaksanaan adjudkasi diselesaikan melalui Bawaslu.
Sehingga, dalam hasil adjudikasi dari putusan Bawaslu, PBB berkedudukan sebagai pemohon dan KPU sebagai termohon. Hasil dari proses adjudkasi tersebut di menangkan oleh PBB, melalui putusan, yang memuat dan membatalkan putusan KPU Nomor: 58/PL.01.1-kpt/03/KPU/II/2018.
Tidak seperti putusan pada umumnya, Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding maupun kasasi, serta memiliki kewenangan eksekutorial. Kendati demikian, Putusan Bawaslu tidak mengikat ketika pada Putusan Bawaslu terhadap sengketa verifikasi partai, yang dalam hal ini oleh partai PBB, berdasarkan pada Pasal 469 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum artinya putusan tersebut masih bisa dilakukan upaya hukum keberatan pada peradilan yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung.
Maka kekuatan eksekutorial Putusan Bawaslu secara otomatis kehilangan kewenangan eksekutorial.
Dalam perkara ini, KPU selaku termohon dalam proses adjudkasi Bawaslu, dapat melakukan upaya hukum melalui PTUN. Upaya hukum ini dapat dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.
Mengenai jangka waktu pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu, dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.
Apabila terdapat pengajuan gugatan yang kurang lengkap, maka pihak penggugat diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.
Apabila dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu, penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka hakim berwenang untuk mengeluarkan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima, dan terhadap putusan tersebut &nbsp;tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi.&nbsp;
Penulis - Leonardo Sanjaya
&nbsp;
&nbsp;

Analisis Hasil Putusan Bawaslu oleh Partai Bulan Bintang dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi