JAKARTA, REQnews - Aduan terkait intitusi Polri mendominasi laporan pengaduan yang diterima Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sepanjang tahun 2021.
Ketua Komnas HAM, Taufan Damanik mengatakan, pengaduan terkait Polri kebanyakan terkait ketidakprofesionalan prosedur kepolisian. Kemudian, kekerasan hingga penyiksaan oleh aparat kepolisian terhadap warga sipil.
"Ada yang terkait kekerasan dan lain-lain, tetapi ada yang kaitannya penanganan perkara yang diadukan ke Komnas HAM oleh pihak yang sudah menyampaikan masalah mereka ke Polri tapi pengaduan itu tidak ditindaklanjuti secara proper," kata Damanik dalam rapat dengar pendapat Komisi III, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Oktober 2021.
Sementara aduan terbanyak kedua yakni terkait pengaduan pada tingkat korporasi. Yakni mulai dari sengketa lahan dan perusakan pencemaran lingkungan. Taufan mengatakan kategori korporasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. "Korporasi ini terjadi peningkatan sebelumnya korporasi di nomer 3, sekarang di nomer 2," kata Taufan.
Sedangkan terbanyak ketiga yakni terkait pemerintah daerah. Adapun kasus tertinggi yakni terkait lahan dan perampasan lahan, sengketa kepegawaian hingga intoleransi dan ancaman kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Dijelaskan Damanik, sepanjang tahun 2021 pihaknya menerima sebanyak 2.331 aduan terkait HAM. "Data aduan dugaan pelanggaran HAM 2021 3.758 berkas dari periode Januari sampai September 2021, yang dikonversi menjadi 2.331 kasus," ujarnya.
"Meskipun Covid dan macam-macam pengaduan tidak terlalu banyak perubahan, karena terapkan juga mekanisme pengaduan offline. Pengaduan langsung memang berkurang, tapi keseluruhan tidak terlalu banyak. Klasifikasi pihak teradu tertinggi tetap Polri," tandasnya.
&nbsp;

Sepanjang 2021Terima 2.331 Aduan, Komnas HAM: Tertinggi Terkait Polri

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi