Pak Jokowi, AidData Kasih Bocoran Utang 'Siluman' Indonesia di Cina, Nilainya Rp 266 Triliun

Selasa, 05 Oktober 2021 – 12:45 WIB

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Foto: Istimewa)

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Berdasarkan laporan dari AidData yang dirilis baru-baru ini, mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Dalam laporan tersebut mengatakan bahwa Indonesia memiliki utang 'siluman' sepanjang 2000-2017 yang diberikan oleh Cina sebesar Rp 266 triliun.

Dikutip daria Katadata.co.id, pada Selasa 5 Oktober 2021, menyebut hal itu terjadi dengan munculnya ambisi Cina untuk membuat jalur sutera baru yang dikenal Belt and Road Initiative (BRI). Yaitu untuk mendorong puluhan negara menumpuk 'utang tersembunyi' tersebut yang mencapai US$ 385 miliar.

Perlu diketahui, AidData merupakan laboratorium penelitian pengembangan internasional yang berbasis di Virginia's College of William & Mary, yang menganalisis 13.427 proyek pembangunan Tiongkok senilai total U$ 843 miliar di 165 negara selama periode 18 tahun hingga akhir 2017. Hal itu dilakukan untuk mengungkap besaran utang tersembunyi dari proyek BRI.

Salah satunya adalah Indonesia yang memiliki utang tersembunyi yang nilainya setara 1,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar US$ 17,28 miliar dan setara Rp 266 triliun.

Selain Indonesia, Laos diketahui memiliki utang mencapai 35% terhadap PDBnya, Angloa dan Namibia masing-masing 12%, Brunei Darussalam 14%, Kazakhstan 16%, Papua New Guinea 11%, Tonga 21% hingga Turkmenistan 23%.

Meskipun Indonesia bukanlah negara yang memiliki porsi utang tersembunyi terhadap PDB ke Tiongkok paling besar. Tetapi di luar dari utang tersembunyi tersebut, Indonesia juga diketahui telah menerima pinjaman senilai US$ 4,42 miliar  atau setara Rp 63 triliun pada periode yang sama melalui skema Official Development Assistance (ODA).

Selain itu juga pinjaman melalui skema Other Official Flows (OOF) sebesar US$ 29,96 miliar atau setara Rp 427 triliun. Bahkan, Indonesia termasuk 10 negara penerima pinjaman terbesar dari Tiongkok melalui dua skema tersebut.

Utang tersembunyi tersebut diberikan oleh Tiongkok kepada negara berkembang bukan melalui pemerintahan negara peminjam, melainkan melalui perusahaan negara (BUMN), bank milik negara, Special Purpose Vehicle (SPV), perusahaan patungan dan lembaga sektor swasta.

Biasanya, hutang tersebut tidak akan muncul dalam neraca utang pemerintah, sehingga tidak masuk dalam sistem pelaporan utang yang dibuat oleh lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional (IMF).

Tetapi, utang tersebut tetap menjadi beban pemerintah apabila terjadi wanprestasi. Dalam laporannya, AidData menyebut 70% pinjaman Tiongkok mengalir ke lima jenis debitur. Padahal, mayoritas pinjaman Tiongkok mengalir langsung ke pemerintahan sebelum adanya proyek BRI. 

Melalui laporan tersbut, AidData menemukan ada 42 negara yang saat ini memiliki tingkat eksposur utang publik ke Cina lebih dari 10% PDB. 

Mereka juga menemukan bahwa utang tersebut secara sistematis tidak dilaporkan ke sistem pencatatan utang milik Bank Dunia Debtor Reporting System (DRS). Hal ini karena mayoritas pemerintah pusat di negara-negara tidak melihatnya sebagai pinjaman utama yang harus segera dilunasi.

Dalam pemberian utang tersebut, AidData juga menemukan sebagian utang yang diberikan lewat pendanaan proyek infrastruktur tidak menguntungkan bagi negara debitur. Karena ada sekitar 7% dari proyek BRI Tiongkok sejak 2000-2017 yang menghadapi skandal, kontroversi hingga pelanggaran hukum.

Sementara diketahui lima negara teratas yang memiliki proyek BRI bermasalah selama periode tersebut adalah Indonesia, Pakistan, Malaysia, Vietnam dan kenya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hutang pemerintah per Agustus 2021 mencapai Rp 6.625,43 triliun atau setara dengan 40,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).