JAKARTA, REQnews - Menurut laman e-LHKPN di situs KPK pada Jumat 24 September 2021, kepatuhan laporan harta kekayaan pejabat negara untuk tahun 2020 di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) mencapai 78,72 persen.
Jumlah ini masih di bawah dua institusi penegak hukum lainnya yaitu KPK (100 persen) dan Polri (79,51 persen). Dari 11.715 wajib lapor LHKPN di Kejagung, tercatat 1.126 di antaranya belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Hal ini pun diakui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin saat Rapat Kerja Teknis Bidang Pengawasan 2021 seperti dikutip dalam keterangan pers dari Pusat Penerangan Hukum Kejagung di Jakarta, Rabu 6 Oktober 2021. Dijelaskannya, 11,44 persen pegawai Kejagung belum menyampaikan LHKPN secara elektronik menurut data 2020.
Jaksa Agung juga meminta Bidang Pengawasan untuk menjalin hubungan harmonis dan sinergis dengan para mitra kerja Kejagung untuk melakukan pengendalian dan pemantauan kinerja seluruh satuan kerja. "Saya minta Bidang Pengawasan dapat lebih mendorong setiap pegawai untuk melaporkan e-LHKPN secara tertib," katanya.
Mitra kerja Kejagung di antaranya adalah Komisi Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Parah, 1.126 Pegawai Kejagung Belum Lapor Harta Kekayaan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi