JAKARTA, REQnews - Tinggal selangkah lagi pemberian amnesti kepada Dr. Saiful Mahdi akan dikabulkan.
Dr. Saiful Mahdi, dosen Universitas Syiah Kuala dan pembela HAM kini tengah menjalani hukuman 3 bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah subsider 1 bulan penjara karena mengkritik proses penerimaan CPNS di kampusnya sendiri.
Pada Rabu, 29 September 2021, Presiden Joko Widodo telah mengirim Surat Presiden (Surpres) kepada DPR untuk memohonkan persetujuan dari DPR terkait upaya pemberian amnesti bagi Dr. Saiful Mahdi, dan kini tinggal menunggu hasil pertimbangan DPR tersebut.
Koalisi Advokasi Saiful Mahdi pun mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memproses permintaan amnesti itu dengan cepat.
"Terima kasih kepada 85.000 teman-teman yang sudah menandatangani petisi dan ratusan surat dukungan dikirim oleh organisasi masyarakat sipil di Aceh, organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia, akademisi dari dalam negeri dan luar negeri mendukung Presiden untuk memberikan amnesti. Juga diikuti dengan surat dukungan dari organisasi HAM internasional yang dikirim langsung kepada Presiden Joko Widodo," demikian tulis Koalisi Advokasi Saiful Mahdi, dikutip dari laman Change.org, Rabu 6 Oktober 2021.
"Sekarang 'bola' pemberian amnesti ini ada di tangan DPR RI. Menurut Pasal 14 ayat 2 UUD 1945, presiden harus mendengarkan DPR lebih dulu bila akan memberikan amnesti dan abolisi," tambahnya.
Mengingat DPR RI akan memasuki masa reses pada 8 Oktober 2021, dibutuhkan langkah cepat dari DPR RI untuk merespon dengan membacakan Surat Presiden tersebut pada saat rapat paripurna 7 Oktober 2021 dan memutuskan pembahasan pertimbangan amnesti di tengah masa reses.
"Kami juga mengajak publik secara luas untuk memberikan dorongan kepada DPR RI agar segera memberi jawaban hasil pertimbangan atas Surat Presiden terkait pemberian amnesti bagi Dr. Saiful Mahdi," tutupnya.
&nbsp;

Kasus Dosen Saiful Mahdi, Jokowi Sudah Setuju Berikan Amnesti Kini Tinggal Tunggu DPR

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi