JAKARTA, REQnews - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kapitra Ampera mengomentari pembentukan new FPI (Front Persaudaraan Islam) yang menggantikan Front Pembela Islam.&nbsp;Menurut dia, pembentukan organisasi masyarakat (ormas) sudah diatur dalam undang-undang dan new FPI berhak hadir di tengah masyarakat, meski sempat dilarang pemerintah.
&ldquo;Ya, mereka (FPI) tinggal memenuhi asas pembentukan organisasi masyarakat, kan. Jadi, dipenuhi saja itu terlebih dahulu,&rdquo; ujar Kapitra Ampera di Jakarta, Kamis 7 Oktober 2021.
Kapitra mengatakan, new FPI berhak mendapat perlindungan lantaran sudah dilindungi oleh undang-undang. Pasalnya, kata dia, hal itu merupakan salah satu tugas dari negara yang mengikuti Undang-Undang Dasar (UUD 1945).
&ldquo;Negara jelas harus melindungi hak kebebasan berkumpul. Jadi, jika sudah memenuhi syarat, new FPI ini tetap mendapat perlindungan negara,&rdquo; ucap dia.
Untuk informasi, Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin mengumumkan terbentuknya new Front Persaudaraan Islam (FPI). Ormas baru tersebut merupakan perubahan dari Front Pembela Islam yang telah dilarang oleh pemerintah.
&ldquo;Benar (sudah ditentukan ketuanya). Selamat dan sukses kepada KH Buya Qurtubi Jaelani,&rdquo; ucap Novel Bamukmin.

New FPI Muncul ke Permukaan, Politisi PDIP: Negara Jelas Harus Melindungi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi