JAKARTA, REQnews - Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Hamdan Zoelva mengatakan, keputusan Menkumham Yasonna Laoly menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat pimpinan Kepala Staf Presiden Moeldoko sudah tepat.
"Untuk membuktikan bahwa keputusan Menteri Hukum dan Ham yang menolak pengesahan hasil KLB Moeldoko adalah sudah tepat," katanya, Kamis, 7 Oktober 2021. Dirinya menyatakan, telah mengantongi ratusan bukti untuk membela kliennya melawan gugatan kubu Moeldoko.
Menurut Hamdan, upaya hukum apapun yang dilakukan kubu Moeldoko tak akan berhasil selama tak bisa membuktikan daftar nama yang hadir dalam KLB Deli Serdang tersebut. Pernyataan itu disampaikan Hamdan sebelum pelaksanaan sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur. Sidang tersebut tercatat lewat nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, yang dilayangkan Moeldoko.
Gugatan itu dilayangkan jenderal purnawirawan TNI bintang empat itu atas keputusan Menkumham Yasonna yang menolak pengesahan hasil KLB. Hamdan mengklaim, pihaknya telah mengantongi fakta hukum bahwa para ketua DPD dan ketua DPC Partai Demokrat sah dan tercatat dalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) yang dikelola oleh KPU RI, tidak hadir saat KLB.
Hamdan pada persidangan kemarin menghadirkan empat saksi untuk membuktikan pelaksanaan Kongres V PD 2020 telah dilakukan sesuai aturan dan demokratis.
"Saksi fakta yang kami hadirkan mewakili unsur Pimpinan Sidang, Peserta Kongres, dan Penyelenggara Kongres V PD 2020. Para saksi ini akan memperkuat ratusan bukti dokumen yang telah kami serahkan ke Majelis Hakim pada sidang sebelumnya," kata Hamdan.
Kepada hakim, pihaknya meminta izin memutar video prosesi Kongres V PD 2020 untuk menggambarkan secara jelas bahwa tahapan pengambilan 12 keputusan kongres telah disepakati oleh peserta kongres secara aklamasi.
Beberapa saksi yang dihadirkan oleh DPP Partai Demokrat di antaranya; Hinca Pandjaitan (Anggota Komisi III DPR RI), Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang), dan Suhardi Duka (Anggota Komisi IV DPR RI).

Menkumham Tolak Demokrat Kubu Moeldoko, Hamdan Zoelva: Keputusannya sudah tepat

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi