IFBC Banner

Awalanya Bilang Gak Pakai APBN, Ini Janji Baru Jokowi Soal Kereta Cepat Jkt-Bdg, Rakyat Pasti Sedih

Sabtu, 09 Oktober 2021 – 20:03 WIB

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Foto: Istimewa)

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015. Perpres tersebut berisi tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dalam regulasi yang baru itu, ada sejumlah revisi salah satunya terkait dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kini bisa menggunakan APBN.

Padahal, dalam aturan sebelumnya sempat tidak diperbolehkan. Dalam aturan lama, pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hanya boleh bersumber dari penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan.

Kemudian opsi lainnya dari pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan. Yaitu termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral, dan pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sontak keputusan itu pun mendapatkan kritik dari Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno. Ia mengatakan rencana kucuran dana APBN untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini tak sesuai dengan janji pemerintah.

Ia pun mempertanyakan janji-janji yang sempat dilontarkan pemerintahan Presiden Jokowi, di mana dana proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tak akan menggunakan dana APBN sepeser pun.

"Awalnya begitu (janjinya). Tapi ketika dikerjakan oleh BUMN karya yang belum pengalaman akhirnya pemerintah juga harus turun tangan. Sebelumnya juga terjadi di LRT Jabodetabek," kata Djoko dikutip pada Sabtu 9 Oktober 2021.

Menurutnya, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa dikatakan bernasib sama dengan proyek LRT Jabodetabek. Pendanaan dua proyek ini akhirnya banyak bergantung pada KAI, di mana pemerintah akhirnya mengucurkan dana APBN yang tak sedikit lewat PMN yang diberikan untuk PT KAI.

Ini karena kontraktor LRT Jabodetabek, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, juga mengalami kesulitan pendanaan. Djoko bilang, membangun perkeretaapian sekaligus infrastrukturnya tak semudah membangun infrastruktur jalan raya seperti tol. Itu sebabnya, banyak investor swasta tertarik membangun jalan tol.

"Sekarang manajemen operasional keduanya diserahkan ke PT KAI juga akhirnya. Dikiranya membangun infrastruktur jalan raya. Membangun jalan rel itu membangun sistem secara menyeluruh, termasuk teknologinya juga harus diperhitungkan," kata Djoko.