MAKASSAR, REQnews -&nbsp;Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menilai jika Surat Penetapan Penghentian Penyelidikan (SP3) kasus dugaan pemerkosaan tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan prematur. Kapolri Jendral Listyo Sigit pun diminta untuk membuka kembali penyelidikan tersebut.
Direktur LBH Makassar, Muhammad Haedir berharap&nbsp;agar proses penyeliikan dialihkan ke Mabes Polri serta melibatkan penuh tim kuasa hukum, pelapor selaku ibu para anak korban, serta pendamping sosial anak.
&ldquo;Menghadirkan saksi dan ahli, melengkapi berkas perkara dengan laporan sosial serta psikologis, dan petunjuk lain dalam penyelidikan, serta memastikan perlindungan korban dan akses terhadap pemulihan bagi para anak korban dan pelapor,&rdquo; kata Haedir, lewat keterangan tertulis yang diterima REQnews.com pada Senin 11 Oktober 2021.
Dirinya menilai jika&nbsp;penghentian penyelidikan yang dilakukan penyidik Polres Luwu Timur prematur, padahal LBH Makassar mengaku menemukan sejumlah pelanggaran prosedur.
&ldquo;Bahwa proses tersebut juga tidak melibatkan pendamping hukum, pekerja sosial atau pendamping lainnya. Hal ini menyalahi ketentuan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 23,&rdquo; ujar Haedir.
Haedir menyabut bahwa pengambilan keterangan terhadap korban hanya dilakukan satu kali dan tidak didampingi dalam pemeriksaan tersebut. Menurutnya hal itu mengakibatkan keterangan para korban tidak tergali dan terjelaskan utuh dalam berita acara interogasi pada berkas perkara.
Selain itu, menurutnya dasar penghentian penyelidikan pada dua dokumen yang dikategorikan penyidik sebagai bukti petunjuk yaitu hasil asesmen P2TP2A Luwu Timur dan asesmen Puspaga Lutim.
Ia menyebut bahwa kedua petunjuk tersebut pada pokoknya menyatakan para korban tidak memperlihatkan tanda-tanda trauma dan tetap berinteraksi dengan terlapor selaku ayahnya.
&ldquo;Sementara keduanya berasal dari proses yang berpihak pada terlapor. Ini salah satunya ditunjukkan dari dipertemukannya para anak korban dengan terlapor ketika pertama kali pelapor meminta perlindungan di P2TP2A Luwu Timur. Petugas yang menerima laporan memiliki konflik kepentingan karena pertemanan dengan terlapor sebagai sesama aparat sipil negara,&rdquo; kata dia.
Sementara dalam berkas perkara penyelidikan yang dipaparkan pada gelar perkara khusus di Polda Sulsel terdapat dokumen yang semestinya didalami penyidik tapi diabaikan. Termasuk Visum et Psychiatricum (VeP) terhadap para korban, yang masing-masing menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya.
&ldquo;Meski begitu terdapat kejanggalan juga dalam dokumen tersebut sebab memasukkan hasil pemeriksaan P2TP2A Luwu Timur yang menerangkan para anak korban tidak memperlihatkan tanda-tanda trauma dan tetap berinteraksi dengan terlapor selaku ayahnya,&rdquo; ujarnya.
Karenanya,&nbsp;Haedir menduga ada upaya mendelegitimasi kesaksian pelapor lewat tindakan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelapor yang dilakukan penyidik.
Menurutnya pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa dasar yang kuat serta tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada pelapor. &ldquo;Kami menilai hal ini justru menunjukkan ketidakberpihakan penyidik Polres Lutim pada korban,&rdquo; lanjutnya.
Kemudian terkait dengan hasil visum, pelapor memiliki bukti foto dubur dan vagina para anak korban yang memerah dan tampak janggal yang diambil pada Oktober 2019. &ldquo;Pada sekitar waktu tersebut para anak korban terus mengeluhkan sakit pada area dubur dan vagina mereka kepada pelapor,&rdquo; ujarnya.
Saat itu, pelapor melakukan&nbsp;pemeriksaaan terhadap ketiga anaknya di Puskesmas Malili, hingga mendapatkan surat rujukan untuk berobat yang dikeluarkan oleh dokter. Hasil diagnosa tertulis bahwa para anak korban mengalami kerusakan pada bagian anus dan vagina, serta&nbsp;child abuse.
&ldquo;Bukti-bukti dan argumentasi hukum tersebut telah kami sampaikan dalam gelar perkara khusus atas permintaan kami pada 6 Maret 2020 di Polda Sulsel. Namun hasilnya, seluruhnya tidak dipertimbangkan oleh Polda Sulsel,&rdquo; kata dia.
Terkait kasus tersebut, Polri menyebut akan dilakukan penyelidikan ulang untuk mencari bukti baru. Namun, Mabes Polri&nbsp;tidak akan mengambil alih proses penyelidikan.
Karopenmas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan penyelidikan tetap dilakukan oleh Polda Sulsel khususnya Polres Luwu Timur. "Tidak (ambil alih), jadi kasus ini tetap ditangani Polda Sulsel," kata Rusdi dikutip pada Senin 11 Oktober 2021.
Namun, pihaknya akan&nbsp;mengirimkan tim untuk memberikan asistensi dalam penyelidikan. Ia pun menjamin polisi akan bersikap profesional, transparan dan akuntabel dalam kasus tersebut.
Selain itu, Rusdi mengatakan bahwa Polri&nbsp;terbuka dengan&nbsp;masukan dari publik terkait penyelidikan kasus pencabulan di Luwu Timur itu. "Tim dari Mabes Polri melakukan pendampingan untuk penyelesaian kasus ini," katanya.
Menurutnya, sejauh ini Kapolres Luwu Timur AKBP Silvester Simamora juga datang bersilaturahmi kepada orang tua korban dan menjelaskan terkait langkah-langkah pengusutan.
Rusdi menyebut bahwa pihak korban pun memahami terkait langkah-langkah yang akan dijalankan. "Komunikasi juga dapat berjalan dengan baik," lanjutnya.
"Informasi kami mendapatkan akan diberikan alat bukti baru, Polri akan menunggu. Ketika didapat alat bukti baru tersebut, Polri akan mendalami," ujarnya.
Diketahui, kasus tersebut&nbsp;bermula saat seorang ibu melaporkan mantan suaminya yang merupakan ASN ke kepolisian, karena diduga memerkosa tiga anaknya. Dari proses hukum, polisi kemudian menghentikan&nbsp;kasus karena tidak cukup bukti.
Namun, baru-baru ini kasus tersebut kembali lalu viral di media sosial. Bahkan dinilai bahwa ada yang janggal ketika Polisi menghentikan kasus, Polisi lalu melakukan penyelidikan ulang&nbsp;mencari bukti baru.

Tiga Anak Diduga Diperkosa, LBH Makassar Minta Jenderal Listyo Lakukan Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi