JAKARTA, REQnews - Kalau bicara korupsi, rasanya sulit memisahkan perilaku buruk tersebut dari anggota DPR, baik tingkat pusat sampai daerah. KPK pun selama ini lebih banyak menangani perkara korupsi yang menjerat legislator, dibanding dari pihak eksekutif.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut, dalam data penanganan perkara korupsi dari 2004 sampai 2018, legislator menempati posisi tertinggi pelaku korupsi, dengan jumlah 247 orang.

Selain legislator, nomor dua yang paling banyak tersandung korupsi adalah pihak swasta dengan 238 orang, lalu eselon I/II/II sebanyak 199 orang, wali kota/bupati dan wakil sebanyak 101 orang.

"Jenis perkara penyuapan, pegadaian barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, TPPU, punguta, perizinan dan merintangi proses KPK," ujar Saut di Medan, Kamis 27 Juni 2019.

Kasus itu sudah meliputi 20 orang gubernur yang ikut terjerat, lalu hakim sebanyak 22 orang, pengacara 11 orang, komisioner 7 orang, jaksa 7 orang, duta besar 4 orang, korporasi 5 orang, serta polisi 2 orang.

Menurut Saut, salah satu langkah yang harus dilakukan di tengah fakta banyaknya legislator yang melakukan korupsi saat ini di adalah pemerintah berkontribusi banyak dalam pendanaan operasional partai politik.

"Parpol haru melaksanakan kode etik, kode perilaku serta pola rekrutmen dan pengkaderan terbuka," kata Saut. (ryn)