JAKARTA, REQnews - Kepala Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Demokrat Herman Khaeron merespons gugatan yang diajukan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra atas AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA). Menurut dia, gugatan tersebut upaya membuat kekacauan hukum&nbsp;lantaran&nbsp;kelompok Moeldoko telah menerobos banyak aturan.
&ldquo;Kalau Yusril atas nama hukum untuk kepentingan seseorang atau kelompok tertentu bisa terobos sana terobos sini, itu namanya membuat kekacauan hukum,&rdquo; ujarnya lewat akun Twitter pribadinya, Selasa (12/10).
Herman Khaeron mengatakan, sesuatu yang sudah tertib seharusnya tidak dirusak oleh kepentingan seseorang atau kelompok tertentu. Sebab, kata dia, pada dasarnya hukum adalah aturan yang harus ditaati semua pihak.
&ldquo;Hukum adalah aturan untuk semua,&rdquo; ujarnya.
Sebelumnya, kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung agar Partai Demokrat dijadikan pihak terkait dalam uji materi AD/ART Partai Demokrat yang diajukan Yusril.
Menurut Hamdan Zoelva, gugatan semacam ini adalah hal yang tak lazim. Sebab AD/ART bukanlah peraturan perundang-undangan.
&ldquo;Bukan Partai Demokrat sebagai pemilik dari AD/ART,&rdquo; tegasnya.

Demokrat: Gugatan Yusril Ihza Mahendra Upaya Membuat Kekacauan Hukum

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi