JAKARTA, REQnews - Pemerintah akhirnya memutuskan menggunakan APBN untuk membiayai kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya pada 2015, pemerintah menyatakan hanya menggunakan dana obligasi sejumlah perusahaan BUMN atau biasa disebut patungan untuk proyek tersebut.
Menyikapi hal tersebut, ahli ekonomi Fuad Bawazier, menyarankan agar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut tidak diteruskan pemerintah, lantaran akan mendapatkan kerugian dari banyak sisi. Salah satunya, kemungkinan biaya operasional yang melambung.
"Lebih baik proyek ini dihentikan atau dibatalkan saja. Memang rugi, tapi lebih baik daripada diteruskan yang berarti akan mengalami kerugian jauh lebih besar. Indonesia perlu mencontoh Malaysia yang mengurungkan proyek kereta cepat," ujarnya, Selasa, 12 Oktober 2021.
Fuad juga menegaskan, pemerintah tidak boleh sembarangan mengucurkan dana APBN sebelum ada revisi resmi penggunaan dana APBN. "Di APBN tidak ada anggaran untuk KA cepat Jakarta-Bandung. Padahal jika pakai APBN, harus ada di APBN dan diundangkan. Jadi tidak boleh tiba-tiba pakai sebelum ada revisi resmi APBN,&rdquo; katanya.
Di sisi lain, mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto ini memandang proyek kereta api cepat ini tidak menguntungkan negara. Namun sayangnya, pemerintah terlihat bersikukuh menjalankan proyek tersebut tanpa mengindahkan sejumlah pakar.
&ldquo;Proyek KA Cepat ini sejak awal tidak feasible dan hanya akan menjadi kerugian. Tapi semua masukan, kritikan, saran-saran dari para pakar termasuk Prof Emil Salim tidak diindahkan oleh pemerintah,&rdquo; katanya.

APBN Duit Rakyat, Jangan Seenaknya Dipakai untuk Kereta Cepat, Rugi Siapa yang Tanggung?

Berita Terkait

Berita Rekomendasi