Jokowi Tunjuk Eks Timses jadi Ketua Tim Seleksi KPU, Tak etis dan Bertentangan dengan Etika Publik

Rabu, 13 Oktober 2021 – 02:02 WIB

Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi

Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi

JAKARTA, REQnews - Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan, Presiden Joko Widodo sesungguhnya punya otoritas melakukan apapun asal sesuai konstitusi, perundang-undangan yang berlaku dan etika publik.

Namun, keputusan Jokowi menunjuk Juri Ardiantoro sebagai ketua tim seleksi untuk memilih komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dianggap berpotensi conflict of interest. "Sayangnya Jokowi beberapa kali berseberangan atau bertentangan dengan etika publik, bertentangan dengan hal-hal etis kepublikan," kata Ubedilah, Selasa, 12 Oktober 2021.

Hal yang bertentangan dengan etika publik yang dilakukan Jokowi adalah termasuk soal penentuan 11 nama tim seleksi KPU dan Bawaslu. Karena menurut Ubedilah, ada etika publik bahwa tim seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu mestinya menempatkan sedikit mungkin menghindari peluang konflik kepentingan.

Sebab, akan menseleksi calon komisioner sebuah institusi penyelenggara Pemilu yang akan menyelenggarakan Pemilu untuk memilih para pemimpin dan anggota parlemen negeri ini. "Conflict of interest itu sangat mungkin terjadi jika tim seleksi pernah menjadi bagian penting dari tim sukses kontestan Pemilu sebelumnya yang kini sedang berkuasa bahkan menjadi pejabat Istana atau lainya," ujar Ubedilah.

"Misalnya ada yang saat ini masih menjabat Deputi IV KSP, juga merupakan mantan Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin. Selain itu ada juga Dirjen, komisaris dan bahkan Wakil Menteri pada episode kekuasaan saat ini," tambahnya.

Langkah Jokowi tersebut secara hukum dibolehkan, namun secara etis bertentangan dengan etika publik dan prinsip good governance, yaitu profesionalitas. "Sebab sesungguhnya banyak yang lain yang memiliki pengalaman kepemiluan tetapi saat ini tidak sedang dalam posisi menjadi pejabat yang memungkinkan ia bekerja sangat profesional," pungkas Ubedilah.