JAKARTA, REQnews -&nbsp;Kementerian Pertahanan (Kemhan) meluruskan anggapan bahwa Komponen Cadangan (Komcad) bukanlah sebuah kewajiban militer bagi masyarakat, melainkan sifatnya sukarela.
Biro Humas Setjen Kemhan RI dalam pernyataan tertulis menegaskan, anggota Komcad tetap berstatus sebagai warga sipil dan menjalani profesi masing-masing, namun harus siap dipanggil ketika situasi perang.
"Namun apabila pada situasi perang, komponen cadangan dapat dikerahkan jika ada perintah Presiden RI dengan persetujuan DPR RI. Kegiatan kemiliteran komponen cadangan juga sepenuhnya dikendalikan oleh Panglima&nbsp;TNI," kata pernyataan Kemhan, seperti dikutip Selasa 12 Oktober 2021.
Kemhan menjelaskan, pembentukan Komcad adalah tindak lanjut undang-undang, yakni UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).
"Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah yang dipersiapkan secara dini dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)."
Lebih lanjut disebutkan, Sishankamrata&nbsp;itu melibatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional.
"Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung."
Setidaknya ada 3.103 anggota komponen cadangan yang telah dilantik langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, pada 7 Oktober 2021.
Ribuan orang itu menjalani telah menjalani pelatihan dasar militer di Rindam III/Siliwangi, Rindam IV/Diponegoro, Rindam V Brawijaya, dan Rindam XII/Tanjungpura.
Anggota komponen cadangan juga berhak menerima uang saku selama pelatihan, tunjangan operasi saat mobilisasi, perawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan penghargaan-penghargaan lainnya.&nbsp;

Bersifat Sukarela, Begini Sebenarnya Tugas Komcad Menurut Kemhan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi