Ternyata Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dibina oleh Gubernur DKI

Rabu, 13 Oktober 2021 – 21:30 WIB

Jalan (Foto: Istimewa)

Jalan (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Ibukota Jakarta memiliki luas yang sangat besar, bahkan lebih besar dari negara Singapura, tentu menjadi sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban yang diembannya.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 1326 Tahun 2019 tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (SPPNS) di lingkungan DKI Jakarta.

Namun, apakah kalian mengetahui fungsi dan jabatan yang terdapat pada SPPNS? Bukan sekedar menambah-nambahkan fungsi jabatan pegawai negeri sipil, namun SPPNS memiliki tugas untuk: 

·       Melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang.

·       Melakukan pendataan penyidik pegawai negeri sipil.

·       Menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

·       Memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang.

·       Memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta terkait kebutuhan PPNS di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan dan kepadatan penduduk di daerah.

·       Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya.

·       Memfasilitasi administrasi PPNS.

·       Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Gubernur DKI.

 

Berdasarkan tugas-tugasnya, dapat dipahami bahwa SPPNS memiliki tanggung jawab kepada Gubernur DKI sebagai pembina dan diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

Pada dasarnya, kedudukan SPPNS berkedudukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta. Serta dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta, memerlukan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

 

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson