JAKARTA, REQnews - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Gembong Warsono mengatakan lobi usulan hak interpelasi Formula E tak membuahkan hasil. Menurut dia, jika pimpinan fraksi di DPRD tak mengizinkan, lobi hanya sia-sia.

"Saya pikir percuma juga kita lobi, pada ujungnya kan keputusan partai masing-masing. Apakah dia (anggota DPRD yang dilobi) akan berubah haluan atau tidak, kita serahkan ke pimpinan partai masing-masing," ucap Gembong di Jakarta, Rabu 13 Oktober 2021.

Gembong mengatakan, PDIP tak lagi berusaha merayu anggota fraksi lain untuk gabung mengusulkan hak interpelasi. Meskipun, banyak masyarakat yang mendukung hak interpelasi Formula E.

"Ya begitu, pada akhirnya yang di lobi harus manut sama pimpinan fraksinya. Walaupun, masyarakat yang diwakili mereka menghendaki penundaan Formula E di saat kondisi pandemi," ucap Gembong.

PDIP, kata Gembong, akan tetap menjalankan upaya perwujudan interpelasi Formula E kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengatakan, jika fraksi lain seperti Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Nasdem, PAN, PPP-PKB menolak interpelasi, hal itu diungkapkan dalam rapat paripuna penentuan interpelasi.

"Interpelasi belum berakhir. Untuk mengakhiri interpelasi itu di paripuna, bukan di warung kopi. Silakan penolakan disampaikan di paripuna dengan segala argumen yang mereka miliki," ucap dia.

Sebelumnya, setelah PDIP dan PSI mengajukan usulan interpelasi kepada Ketua DPRD DKI, kedua partai ini bergerilya melakukan lobi kepada anggota fraksi lain untuk bergabung dalam rapat paripurna.

Lobi-lobi tersebut terus dilakukan. Bahkan, pada pertengahan September lalu, Gembong mengaku PDIP mendapat respons positif dari anggota fraksi lain yang tak disebutkan namanya.

Sampai akhirnya, rapat paripuna penentuan interpelasi digelar pada 28 September 2021. Ternyata, hanya ada 32 Anggota DPRD yang hadir, yakni 25 Anggota Fraksi PDIP dan 7 Anggota Fraksi PSI.

Lobi tersebut tak membuahkan hasil, sehingga rapat paripuna tak mencapai kuorum kehadiran 50 persen + 1 orang anggota. Rapat paripuna pun akhirnya ditunda dan akan dijadwalkan kembali dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).