JAKARTA, REQnews - Pernyataan yang disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, soal penggunaan APBN untuk mendanai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan hal yang logis karena dianggap sebagai proyek strategis nasional, ditertawakan Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

"Hahaha. Lha yg bikin perencanaan shg akan mangkrak siapa ?" kata Sadi Didu, melalui akun Twitter pribadinya. Dia juga mempertanyakan siapa yang meminta supaya kereta cepat Jakarta-Bandung untuk dijalankan. Pasalnya, sebelumnya Said Didu mengkritik jika kereta cepat Jakarta-Bandung tidak layak untuk dijalankan, baik secara teknis maupun finansial.

Karena tidak laik dan tidak layak tetapi pemerintah tetap menjalankan proyek tersebut dengan menggunakan dana APBN, Said Didu kemudian mempertanyakan mengapa rakyat yang harus bertanggung jawab dengan pekerjaan itu. "Yang meminta agar kereta api cepat itu jalan pdhl tdk laik dan tdk layak siapa ? Terus kenapa rakyat yg harus bayar kesalahan tsb ?" ujar Said Didu.

Sebelumnya, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan digunakannya APBN untuk mendanai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan hal yang logis karena dianggap sebagai proyek strategis nasional. Selain itu, Ali Ngabalin menyebutkan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengambil dana APBN untuk menghindari mangkraknya pekerjaan tersebut.

Dengan menggunakan uang APBN, hal tersebut sama dengan negara memakai uang rakyat untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pendanaan proyek kereta cepat saat ini menjadi sorotan dan kontroversi dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang berubah. Sebelumnya, Jokowi menyatakan jika tidak mengizinkan proyek kereta cepat didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, baru-baru ini Jokowi mengubah keputusan tersebut dengan mengizinkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung boleh merusuhi APBN. Pernyataan tersebut kemudian menjadi viral yang kemudian membuat Ali Ngabalin memberikan pembelaan kepada Jokowi.