TANGERANG, REQnews - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar mengecam aksi oknum polisi bernama Brigadir NP membanting mahasiswa berinisial MFA hingga kejang-kejang di Tangerang dan harus dipidana.

Ia mengatakan bahwa aparat keamanan mempunyai tugas dan legalitas mengamankan jalannya unjuk rasa masyarakat, bukan melakukan kekerasan.

"Jadi jika ada aparat keamanan sekalipun dia polisi yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat maka harus diproses hukum pidana," ujar Fickar kepada REQnews.com, Rabu 13 Oktober 2021.

Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi perhatian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menertibkan anggotanya.

"Terutama perlu diingatkan bahwa jamannya sudah berubah, pendekatan keamanan itu tidak lagi fisik. Terhadap oknum tersebut harus dipidana," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Menurutnya, peristiwa yang mengakibatkan pendemo MFA pingsan karena dijatuhkan oleh brigadir NF harus ditindak lanjuti.

"Yaitu dengan pemeriksaan internal terhadap Brigadir NP yang diduga melanggar Protap (Prosedur Tetap) pengamanan demo," ujar Sugeng dalam rilisnya yang diterima REQnews.com pada Rabu 13 Oktober 2021.

Selanjutnya, kasus tersebut biasa menjadi perhatian Divpropam Mabes Polri dan Bidpropam Polda Banten, agar para aparat kepolisian di lapangan tidak melakulan tindakan terukur pada saat munculnya demo yang rusuh.

Namun, pihaknya pun mengapresiasi langkah cepat Kapolda Banten Irjen Rudy Heryanto yang sigap mengunjungi dan minta maaf pada orang tua pendemo dan pendemo MFA yang dibanting oleh Brigadir NP.

Menurutnya, di tengah sorotan masyarakat dengan tagar #percumalaporpolisi yaitu sebagai cermin ketidak percayaan masyarakat pada polri, sikap Kapolda Banten justru mendapatkan apresiasi.

"Tindakan responsif Kapolda Banten adalah mencerminkan kepekaan pimpinan Polri atas peristiwa yang bisa mencoreng nama baik Polri bila dibiarkan berlarut larut," katanya.