Eks Timses Jokowi jadi Ketua Pansel Komisioner KPU, Rocky Gerung Duga ada Upaya Berbuat Curang

Kamis, 14 Oktober 2021 – 13:01 WIB

Pengamat politik Rocky Gerung

Pengamat politik Rocky Gerung

JAKARTA, REQnews - Pengamat politik Rocky Gerung, menduga ada upaya untuk berbuat curang sebelum Pemilu 2024 dengan diangkatnya mantan anggota tim sukses Jokowi-Ma'ruf Amin yang kini menjadi salah satu staf KSP, yakni Juri Ardiantoro, menjadi Ketua Pansel Komisioner KPU maupun Bawaslu.

"Jangankan dia terindikasi, dari sekarang kita udah bisa bilang itu curang. Karena memang nggak boleh KPU itu di dalam keadaan apapun, ada sinyal sedikitpun bahwa itu ada orang kekuasaan, apalagi masih aktif di KSP," kata Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis, 14 Oktober 2021.

Rocky Gerung menilai Presiden Jokowi tak memahami etika politik karena membiarkan staf KSP yang masih aktif menjabat sebagai Ketua Pansel Komisioner KPU. Sebab, KPU memiliki amanah untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil sehingga dapat menghasilkan kepemimpinan yang adil.

"Soal ini betul-betul yang sering kita sebut etika politik nggak dipahami oleh presiden. Kan dia mesti tahu bahwa KPU itu akan menghasilkan kepemimpinan yang betul-betul imparsial nanti, berarti panitianya mesti imparsial," ujarnya.

Menurutnya, penunjukan staf KSP aktif sebagai Ketua Pansel Komisioner KPU bisa menimbulkan polemik di kalangan publik. Rocky Gerung menilai, publik bisa saja menduga ada upaya dari pihak Istana dan KPU untuk memenangkan kontestan tertentu untuk menjadi presiden di tahun 2024.

"Nanti orang akan bertanya 'Lha kok tim Anda menjadi panitia?', berarti Anda menginginkan yang Anda calonkan akan dijadikan sebagai presiden," katanya.

Dengan kata lain menurut dia, Pemilu 2024 diprediksi akan menjadi pemilu yang cenderung berat sebelah kepada pihak Istana, bahkan ada potensi diangkatnya Plt di ratusan kabupaten/kota dengan masa jabatan selama dua setengah tahun.

"Demikian juga paket yang sama orang menganggap 'Berarti pemilu ini akan dirancang untuk kemenangan pihak Istana'. Bukan sekedar KPU, tapi persiapan yang kemarin itu bahwa akan ada Plt di 217 kabupaten/kota tuh," ujar dia.

Rocky Gerung menyebut, pengangkatan Plt kepala daerah dengan masa jabatan dua setengah tahun merupakan anomali dalam sebuah negara demokrasi.

"Jadi bayangkan dalam negara dimanapun di dunia, seseorang yang memangku jabatan dua setengah tahun itu mesti ada legitimasi rakyat. Kan Plt itu kedaruratan, kapan dia darurat? Kan maksimal satu semester. Kalau dua setengah tahun itu artinya separuh dari waktu elektoral yang lima tahun itu dikuasai oleh orang yang tidak dipilih oleh rakyat," ucapnya.

Rocky Gerung menyimpulkan, diangkatnya staf KSP sebagai Ketua Pansel Komisioner KPU menunjukkan kebusukan presiden dalam berdemokrasi, apalagi mengenai pengangkatan Plt untuk durasi lebih dari satu semester.

"Di situ letak busuknya atau buruknya cara presiden dalam demokrasi. Nggak ada demokrasi di mana pemimpin itu diangkat dua setengah tahun tanpa pemilihan, itu gila tuh," tuturnya.