Hanya ada di Indonesia, Ketum Parpol Pimpin Badan Riset Negara, Pendiri PAN: Pecahkan rekor dunia

Kamis, 14 Oktober 2021 – 19:31 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri

JAKARTA, REQnews - Penunjukkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden Joko Widodo mendapat banyak sorotan dan kritik banyak pihak.

Namun hal tersebut tetap tak mengubah keputusan Jokowi dan tetap melantik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu di Istana Negara Jakarta, pada Rabu siang, 13 Oktober 2021. Pelantikan itu mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 12 Oktober 2021.

Menanggapi hal tersebut, pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Abdillah Toha, menyebut, Presiden Kelima Indonesia itu telah memecahkan rekor dunia. Di mana pimpinan partai politik memimpin badan riset negara.

“Selamat kpd profesor Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Memecahkan rekor dunia, utk pertama kali ketua partai pimpin badan riset,” kata Abdillah Toha dikutip dari akun Twitternya @AT_AbdillahToha, Kamis, 14 Oktober 2021.

Tak sampai di situ, politisi yang dikenal kritis ke pemerintahan Jokowi-Ma’ruf itu pun berdoa agar bangsa Indonesia dalam lindungan Tuhan. “Semoga Tuhan mengampuni negeriku ini,” harapnya.

Di bawah kendali Megawati, Abdillah berharap BRIN tak dipolitisasi. Terlebih untuk kepentingan PDIP. “Mudah2an ketua Dewan Pengarah yang baru tidak mengarahkan BRIN untuk inovasi mencari dana sebanyak2nya buat partai,” ungkapnya.

Sebelumnya, politisi PKS yang juga anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto juga buka suara soal penunjukkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Menurut Mulyanto, langkah ini dapat membuka peluang politisasi terhadap riset. “Kondisi ini, menurut saya, membuka lebar peluang politisasi riset,” katanya.

Wakil ketua Fraksi PKS itu menjelaskan bahwa para ahli sudah meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kebijakan menjadikan anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN.

Meski demikian, masukan tersebut tampaknya tak dihiraukan oleh Presiden Jokowi. “Menurut saya, pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP,” ungkap Mulyanto.