JAKARTA, REQnews - Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengatakan penggunaan NIK sebagai nomor identitas perpajakan tidak menyebabkan seseorang secara otomatis dikenai PPh. Hal ini karena ketentuan mengenai pemenuhan kriteria subjek dan objek PPh tetap berlaku.

Menurutnya, penggunaan NIK sebagai NPWP untuk WP Orang Pribadi (OP) merupakan upaya pemerintah mereformasi basis data kependudukan yang terintegrasi dan terpadu. "Sehingga seseorang yang belum memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP tetap tidak dikenai PPh. PPh hanya dikenakan ketika penghasilan yang diperoleh telah melebihi PTKP," kata Suryo, dilansir dari Kemenkeu.go.id, Kamis, 14 Oktober 2021.

Dia menambahkan, NIK tidak hanya digunakan untuk kebutuhan data perpajakan. Melainkan, Pemerintah telah memanfaatkan NIK sebagai data rujukan untuk pemberian berbagai bantuan sosial. Antara lain Program Keluarga Harapan dan Program Kartu Sembako, bantuan yang diberikan bagi keluarga miskin dan rentan.

"Dengan integrasi data tersebut, pemerintah dapat menyalurkan program-program produktif dan bantuan sosial lainnya dengan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Suryo menjelaskan, dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tidak hanya dilakukan reformasi PPh orang pribadi, melainkan juga mengatur ulang tarif PPh badan yang semula direncanakan untuk turun menjadi 20 persen mulai tahun 2022 menjadi tetap 22 persen.

"Tarif PPh Badan sebesar 22 persen masih kompetitif serta tetap kondusif dalam menjaga iklim investasi di Indonesia. Khususnya apabila dibandingkan dengan tarif PPh negara lain, seperti rata-rata negara ASEAN (22,17 persen), OECD (22,81 persen), Amerika (27,16 persen), dan G-20 (24,17 persen)," pungkasnya.