Jangan Seenaknya Gunakan APBN, BPK Harus Audit Proyek Kereta Cepat

Kamis, 14 Oktober 2021 – 20:32 WIB

Dokumen istimewa

Dokumen istimewa

JAKARTA, REQnews - Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan menegaskan, pemerintah harusnya menepati janjinya untuk tidak menggunakan APBN untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menurutnya, APBN harusnya difokuskan pada program-program kritikal dan esensial. “APBN harusnya difokuskan pada program-program yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di masa Pandemi Covid-19. APBN harusnya difokuskan pada penanganan Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, pembukaan lapangan kerja baru, dan program esensial lainnya,” kata Syarif Hasan, Kamis, 14 Oktober 2021.

Padahal, Presiden Jokowi melalui laman Sekretaris Kabinet pada 15 September 2015 pernah berjanji bahwa kereta cepat yang bekerjasama dengan Cina tersebut tidak akan menggunakan APBN dan berjanji akan menyerahkan kepada BUMN agar dapat menggunakan skema Business to Business.

Namun, janji tersebut seperti dibantah sendiri oleh Pemerintah dikarenakan Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres No. 93 Tahun 2021 yang di dalamnya mengizinkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk didanai APBN. Langkah Pemerintah juga menuai protes dari masyarakat yang menagih janji Presiden.

Syarief Hasan yang juga Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mempertanyakan langkah Pemerintah yang tiba-tiba akan menggunakan APBN dalam pembangunan proyek tersebut. “Dalam beberapa waktu terakhir, APBN sangat berat dengan adanya Pandemi Covid-19. Harusnya, APBN tidak semakin diberatkan dengan proyek kereta cepat yang dulunya dijanjikan tidak menggunakan APBN,” katanya, Kamis, 14 Oktober 2021.

Syarief Hasan menyebut, ia sejak awal mengingatkan terkait proyek kereta cepat kerjasama dengan Cina. Dia menilai, kereta cepat ini juga belum menjawab masalah di masyarakat kecil. "Namun, Pemerintah berdalih tidak akan menggunakan APBN, tapi nyatanya menggunakan APBN juga,” ungkapnya.

Syarief Hasan juga menerangkan perlunya audit anggaran proyek kereta cepat agar semuanya transparan, mulai dari proses awal, perencanaan penganggaran dan proses penentuan harga dan effisiensi anggaran, dan sebagainya. "Pemerintah harusnya melakukan audit terlebih dahulu dengan melibatkan lembaga BPK karena apabila akan menggunakan APBN," ujarnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini mengingatkan agar pemerintah melihat prioritas kebijakan. Pasalnya, APBN akan semakin sulit dengan adanya proyek kereta cepat ditambah lagi proyek ibukota baru yang juga menyedot uang rakyat. Seharusnya, sambung Syarif, pemerintah melihat prioritas yang dibutuhkan masyarakat, yakni pemulihan ekonomi nasional. "Bukan proyek besar yang tidak dinikmati masyarakat kecil dan menyedot APBN,” kata Syarif Hasan.

Ia juga mengingatkan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. “Pengelolaan keuangan negara dalam beberapa tahun terakhir sangat memprihatinkan. Rasio utang Indonesia kini mencapai 41,64% dan berpotensi gagal bayar berdasarkan laporan BPK. Kondisi keuangan dan ekonomi ini harusnya menjadi prioritas untuk dibenahi yang menggunakan APBN, bukan malah menyedot APBN ke sektor yang kurang prioritas,” tandasnya.