Wah Parah! 22 Orang Ini Nekat Gunakan Situs Pemerintah untuk Judi Online

Kamis, 14 Oktober 2021 – 19:45 WIB

Ilustrasi judi online

Ilustrasi judi online

JAKARTA, REQnews - Bareskrim Polri mengamankan 22 orang, yang diduga telah memanfaatkan situs institusi pemerintah untuk aktivitas judi online.

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan, dari 22 yang diamankan, tiga di antaranya adalah perempuan.

Para tersangka itu menyusup masuk ke situs pemerintah menggunakan script dari Google. Mereka kemudian membuatkan back link situs judi onine.

Kombes Ahmad menyebut, motif perbuatan mereka adalah ingin meningkatkan rating sekaligus promosi aktivitas terlarang itu.

"Dengan tujuan meningkatkan rating serta promosi dari situs perjudian online, serta dengan sengaja mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan perjudian, serta praktik perjudian online melalui website," kata Kombes Ahmad Ramadhan, Kamis 14 Oktober 2021.

Tak hanya satu, ternyata para tersangka sudah menyusupkan aktivitas judi online mereka ke dalam 12 website pemerintah.

"Dan 43 website lainnya dengan cara membuat script dan back-link situs perjudian online yang ditanam pada website yang dimaksud, serta melakukan praktik perjudian online melalui website," ujar Kombes Ahmad.

Atas perbuatannya itu, mereka dikenakan Pasal 46 ayat (1), (2), (3) Jo Pasal 30 ayat (1), (2), (3), dan/atau Pasal 48 ayat (1), (2) Jo Pasal 32 ayat (1), (2) dan/atau Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

"Pasal 30 mengenai mengakses sistem elektronik milik orang lain secara ilegal, Pasal 32 mengenai mengubah atau mentransfer informasi informasi elektronik kepada yang tidak berhak, Pasal 27 mengenai mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan/atau perjudian," kata dia menambahkan.

Pasal 303 KUHP (melakukan perjudian, diancam hukuman pidana 10 tahun penjara atau denda Rp25 juta) Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 10 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (pengelolaan uang hasil tindak pidana; Pasal 3 ancaman hukuman 20 tahun denda Rp10 miliar, Pasal 4 ancaman hukuman 20 tahun denda Rp5 miliar, Pasal 5 Ancaman hukuman 5 tahun denda Rp1 miliar, Pasal 10 setiap orang di luar wilayah NKRI yang turut serta TPPU dipidanakan sesuai pasal 3, 4, dan 5).

Dalam kasus itu, sejumlah barang bukti turut disita petugas seperti 17 unit CPU, 170 unit handphone, 1 router huawei, 39 kartu ATM dari berbagai Bank, 38 buku tabungan dari berbagai Bank, 6 token Bank, 19 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan satu bundel kartu perdana.