Kereta Cepat Disebut Tak akan Balik Modal, Stafsus Erick Thohir: Faisal Basri konyol betul itu

Jumat, 15 Oktober 2021 – 08:50 WIB

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga

JAKARTA, REQnews - Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Faisal Basri bahwa proyek kereta cepat tidak akan balik modal, bersifat subjektif tidak berdasarkan hitungan.

"Itu Faisal Basri itu konyol betul itu, dan kelihatan beliau itu tidak pakai angka tidak pakai analisa hanya subjektifnya saja yang muncul gitu. Jadi itu kesalahan besar, sayang sekaliber Faisal Bahri itu ngomong seperti itu. Itu enggak benar," kata Arya, kepada wartawan, Kamis, 14 Oktober 2021.

Secara logikanya, sambung Arya, mana mungkin banyak investor yang masuk jika memang pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung adalah proyek yang rugi. Menurutnya, secara konservatif hitungan kasar balik modal dalam investasi kereta cepat ini bersifat jangka panjang atau sekitar 40 tahun. Hitungan ini hampir sama dengan proyek MRT.

"Hampir semua di dunia namanya Railway investasi di kereta seperti itu pasti panjang tidak mungkin pendek. Dan ini umum seperti itu hampir semua negara yang investasi untuk urusan kereta cepat begitu untuk balik modal dan lainnya. Coba saja cek di MRT coba cek berapa tahun mirip-mirip tidak akan jauh sekitar 40 tahun," katanya.

"Kita menyayangkan omongannya Faisal Basri. Dia salah total yang mengatakan bahwa sampai kapanpun pasti rugi itu," tambah Arya.

Sebelumnya Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengkritik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dia mengatakan, bahwa proyek tersebut sebagai proyek yang gagal. Dalam hitungannya, pendanaan proyek ini diprediksi tak akan balik modal bahkan hingga kiamat.

“Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp 400.000 sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal," ujarnya dalam sebuah dialog virtual.

Dia menjelaskan, pengerjaan infrastruktur tersebut hanya membuang banyak anggaran negara. Hal ini semakin diperparah karena kini anggaran proyek akan turut didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN setelah biaya proyeknya membengkak hingga Rp27,74 triliun.