IFBC Banner

371 Kasus Pinjol Ilegal Ditangani Polri Sepanjang 2021

Jumat, 15 Oktober 2021 – 11:01 WIB

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan

JAKARTA, REQnews - Keberadaan pinjaman online (Pinjol) ilegal kian hari makin mengkhawatirkan. Pasalnya, sudah banyak masyarakat yang terjebak dalam utang pinjol tersebut. Ironisnya, banyak kasus yang akhirnya berakhir tragis.

IFBC Banner


Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menegaskan, Polri saat ini fokus memberantas praktik pinjaman online (pinjol) ilegal. Sejauh ini, pihaknya tengah menangani ratusan kasus pinjaman online (Pinjol) ilegal.

Sampai Oktober 2021, Mabes Polri telah menangani sebanyak 371 kasus pinjol ilegal. Dari jumlah tersebut, 91 kasus sudah masuk meja hijau, sedangkan sisanya dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Kasus-kasus yang ditangani tersebut berdasarkan laporan masyarakat dan patroli siber yang dilakukan.

Pemberantasan yang dilakukan tidak hanya di sisi hilir atau penegakan hukum, melainkan di sisi hulu melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait juga digencarkan.

“Hampir semua korban pinjol ilegal ini tidak memahami praktik penipuan melalui pinjaman online. Upaya-upaya promotif dan preventif ini penting sekali, sehingga Polri bersama-sama stakeholder lainnya terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menjadi korban pinjol illegal,” kata Ahmad Ramadhan di salah satu stasiun TV swasta, Kamis, 14 Oktober 2021.

Menurutnya, aspek penting yang harus diperhatikan masyarakat agar tidak menjadi korban pinjol ilegal yakni terkait legalitas. Pastikan hanya meminjam di financial technology (fintech) yang legal atau sudah terdaftar dan memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Ketika menerima tawaran pinjaman online, dimohon masyarakat bisa mengecek dulu apakah penyedia jasa pinjaman online ini legal atau tidak dengan membuka website OJK. Bila tidak tercatat di OJK, langsung tinggalkan saja karena ancaman penipuan sudah mendekat,” tandasnya.