JAKARTA, REQnews &ndash;&nbsp;Akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan dengan tindakan anggota polri, yang merupakan pegawai negeri pada polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian, tidak melaksanakan pekerjaannya sebagaimana mestinya.
Terdapat anggota polri yang melakukan tindak kekerasan terhadap pendemo mahasiswa dengan me-smackdown pendemo ke lantai.
Padahal polri adalah alat negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
Apabila terdapat anggota polri yang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma, etika maupun pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran lain sebagaimana ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan, siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengadili perkara tersebut?
Indonesia memiliki Komisi Kode Etik Polri (KKEP), yaitu&nbsp; suatu wadah yang dibentuk di lingkungan polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.
Terlebih lagi, sidang KKEP adalah sidang yang diselenggarakan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota polri.&nbsp;
Pada dasarnya KEPP melaksanakan kepatutan, yaitu standar maupun nilai moral dari kode etik anggota polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Kepastian hukum dengan adanya kejelasan pedoman bagi anggota polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP;
Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan; Kesamaan hak, bahwa setiap Anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama; Aplikatif, yaitu setiap putusan sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.
Sehingga berdasarkan kewenangannya sidang KEPP dapat dilaksanakan terhadap anggota polri yang melaksanakan pelanggaran etika.
&nbsp;
Penulis: Hans Gilbert Ericsson
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 940px; top: -3.6713px;">&nbsp;</div>

Polri Lakukan Smackdown, Pihak Ini yang Mengadili Perkaranya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi