JAKARTA, REQnews - Direktur Eksekutif Partai Demokrat Sigit Raditya merespons&nbsp;pernyataan Isnaini Widodo dari kubu Moeldoko yang meminta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak mencampuri urusan Moeldoko dan Demokrat. Menurut Sigit,&nbsp;hal tersebut mendiskreditkan Mahfud.&nbsp;
&ldquo;Orang kalap sering silap,&rdquo; ujar Sigit di Jakarta, Kamis, 14 Oktober 2021.
Sigit mengatakan, larangan tidak menyatakan pendapat merupakan hal tidak masuk akal. Pasalnya, kata dia, sebagai ahli hukum tata negara, Mahfud MD sedang menjalankan tugas intelektualnya. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas stabilitas politik nasional sebagai Menko Polhukam.
&ldquo;Wajar, beliau menjelaskan pada publik bahwa gugatan dan judicial review ini hanya membuat kegaduhan yang tidak perlu,&rdquo; ujar Sigit.
Menurut&nbsp;Sigit, jika judicial review itu dikabulkan, akan membuat setiap orang, apa pun latar belakangnya, bisa menggugat AD/ART organisasi-organisasi massa, organisasi-organisasi politik, bahkan juga organisasi-organisasi usaha.
&ldquo;Meminjam istilah ahli hukum tata negara, judicial review ini merupakan intellectual manipulation yang bisa berujung pada legal anarchism atau ketidakpastian hukum, yang akan mengganggu upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi pascapandemi,&rdquo; ucap Elite Demokrat itu.
Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan, gugatan yang diajukan kubu Moeldoko didampingi kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra terhadap AD/ART Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sia-sia. Menurut dia, pengajuan judicial review yang dilakukan Yusril ke Mahkamah Agung (MA) tidak akan mematahkan kepengurusan Partai Demokrat saat ini.

Kubu Moeldoko Diskreditkan Mahfud MD, Elite Demokrat: Orang Kalap Sering Silap

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi