JAKARTA, REQnews &ndash; Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan kepada warganegaranya terhadap tindakan yang bertentangan dengan norma hukum.
Khususnya terhadap saksi dan korban suatu tindak pidana, karena saksi dan korban tersebut memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana, sehingga yang diberikan dapat secara bebas diutarakan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.
Dalam meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh atas suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli, hal ini telah diwujudkan menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
Tindak pidana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana telah kalian dengar sendiri, lihat sendiri, maupun&nbsp; alami sendiri. Sedangkan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
Baik saksi maupun korban, keduanya memiliki hak-hak sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, hak saksi dan korban ialah sama, yaitu:
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dapat diperoleh oleh pihak berwenang.
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Memberikan keterangan baik di muka pengadilan maupun di luar pengadilan, tanpa tekanan dari pihak manapun.
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mendapat penerjemah apabila tidak fasih dalam berbahasa Indonesia, penerjemah tersebut juga harus disumpah terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugasnya di muka pengadilan.
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bebas dari pertanyaan yang menjerat oleh pihak penuntut maupun tertentu.
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus tindak pidana, berikut dengan informasi mengenai putusan pengadilan.
7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Memperoleh informasi dalam hal terpidana telah dibebaskan.
8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dirahasiakan identitasnya, maupun mendapat identitas baru dengan mempertimbangkan keperluannya.
9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mendapat tempat kediaman sementara untuk menjamin perlindungan atas dirinya, sampai pada mendapat tempat kediaman baru.
10.&nbsp; Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
11.&nbsp; Mendapat nasihat hukum, pendampingan serta memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
12.&nbsp; Namun, sebelum memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud kepada saksi maupun korban, harus terlebih dahulu sesuai dengan Keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi atau korban.
&nbsp;
Penulis: Hans Gilbert Ericsson
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 178px; top: 38.662px;">&nbsp;</div>

Pernah Menjadi Saksi atau Korban Suatu Tindak Pidana? Pastikan Memperoleh Hak-hak Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi