Tanah Milik Baharudin Lopa Digarong Mafia, Kejagung dan Menteri ATR Turun Tangan Lakukan Hal Ini

Senin, 18 Oktober 2021 – 16:31 WIB

Ilustrasi Mafia Tanah (Foto: Istimewa)

Ilustrasi Mafia Tanah (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Tanah milik Baharudin Lopa diincar dan digarong mafia tanah di Pontianak, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sampai turun tangan. 

 

Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr Mashyudi SH, MH, untuk memimpin langsung pengusutan yang dilakukan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak.

Tanah milik Dr Baharudin Lopa (6 Juni 2001 - 3 Juli 2001) berada di Jalan Perdana, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, seluas 48.600 meter per segi atau 4,86 hektare.

Lahan seluas 4 hektare, berpotensi setara dengan Rp 388,800 miliar, karena per meter persegi tanah di kawasan pemukiman elit, perhotelan dan persekolahan di Jalan Perdana, Kelurahan Bansir Darat,Kecamatan Pontianak Selatan, harga jualnya bisa mencapai Rp 8 juta.

Masyita juga mengucapkan terimakasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, telah merespons untuk membantu penelusuran.

 

“Penelusuran sudah dilakukan sejak tahun 1987. Sempat dilakukan penelusuran lebih intens tahun 2012. Saya percaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, bisa mengembalikan hak Keluarga Besar Baharudin Lopa,” ucap Masyita, salah satu putri Baharudin Lopa, Minggu 17 Oktober 2021.

Masyita mengatakan, sulit dirangkai dengan kata-kata atas perjuangan Keluarga Besar Baharudin Lopa, untuk mendapatkan kembali hak atas kepemilikan tanah 48.600 meter persegi di Jalan Perdana, Pontianak Selatan.

“Uang untuk beli tanah 4,86 hektare itu diperoleh dari jerih payah orangtua saya selama bertugas di Provinsi Kalimantan Barat, secara halal,” kata Masyita.

 

Sementara itu, Yayat Darmawan, Kuasa Keluarga Bahaharudin Lopa di Pontianak, mengatakan, satu-satunya dokumen dimiliki keluarga berupa peta tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

Peta tanah dimiliki Keluarga Baharudin Lopa, cocok dengan peta tanah dimiliki Kantor Pertanahan Pontianak.

Menurut Yayat Darmawan, dari penelusuran peta tanah, patut diduga sudah terbit sertifikat hak milik atas nama sejumlah orang.

“Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak, berjanji untuk menelusuri lebih detil terhadap warkah sejumlah sertifikat hak milik yang terbit di atas milik Baharudin Lopa,” kata Yayat Darmawan.

Yayat Darmawan mengatakan ihwal kepemilikan tanah seluas 4,86 hektare di Jalan Perdana, Pontianak Selatan, ketika M Yamin dari Kejaksaan Negeri Pontianak, datang ke Jakarta tahun 1987, agar segera diurus sertifikat tanah Baharudin Lopa di Jalan Perdana, Pontianak Selatan.

Tahun 2010, Gunawan datang ke Jakarta, untuk membeli tanah milik Baharudin Lopa. Harga yang ditawarkan Rp 2 miliar.

Kedatangan Gunawan ke Jakarta tahun 2010 yang mengklaim sebagai utusan calon pembeli, bertemu Iskandar, anak tertua Baharudin Lopa.

Proses pembelian tidak terwujud karena patut ada sejumlah makelar yang menyertai rombongan Gunawan, meminta jatah Rp 500 juta dari harga keseluruhan Rp 2 miliar, sebagai tunjangan kenakalan selama proses jual-beli di Pontianak.

Tahun 2012, Keluarga Besar Baharudin Lopa, datang ke Pontianak. Salah satu yang ditemui, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Zet Hamdy Assovie.

Zet Hamdy Assovie, menurunkan tim, untuk melakukan pengecekan di lapangan, tapi belum membuahkan hasil, karena berbagai proses pembelaan diri oknum di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, mampu meyakinkan tim non formal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tidak paham akan permainan mafia tanah di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

Tapi penelusurannya, kata Erfan Effendy, pensiunan Aparatur Sipil Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, memang mudah asalkan dilakukan secara jujur dan bertanggungjawab.

Cukup minta pertanggungjawaban oknum pejabat Kantor Pertanahan Kota Pontianak yang dengan sengaja menerbitkan sertifikat atas nama orang laindi atas tanah milik Baharudin Lopa.

“Karena tanah milik Baharudin Lopa, itu, memang ada di Jalan Perdana, Pontianak Selatan. Buka dokumen warkah. Cermati relevansi dan kesahihan warkah, apa ada unsur rekayasa atau tidak, pasti terungkap,” kata Erfan Effendy.

Dikatakan Erfan Effendy, penelusuran tanah milik Baharudin Lopa di Jalan Perdana, Pontianak Selatan, sudah menyangkut kredibilitas dan harga diri Kementerian ATR/BPN. 

“Apabila Kantor Pertanahan Kota Pontianak tidak mampu mengusutnya, otomatis membuat citra buruk Kementerian ATR/BPN,” kata Erfan Effendy.

“Karena Baharudin Lopa, dikenal sebagai simbol penegakan hukum bagi masyarakat di Indonesia. Kalau tanah milik mantan Jaksa Agung saja bisa dimainkan, ditilep oknum di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, itu namanya sudah kelewatan dan pelakunya harus ditindak tegas. Kalau tetap tidak tuntas, kasusnya supaya diambil-alih Satuan Tugas Mafia Tanah Bareskrim Polri,” katanya lagi.

Apalagi sejak Kamis, 16 Februari 2021, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memerintahkan Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, untuk membentuk Satuan Tugas Mafia Tanah di Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (Bareskrim Polri).

Satuan Tugas Mafia Tanah Bareskrim Polri, beranggotakan unsur dari Sekretariat Negara, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kordinator Bidang Politik dan Keamanan, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Analisa Intelijen Stratagis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI).