Pemerintah Ngotot Pakai APBN untuk Kereta Cepat, 9 Juta Penerima JKN Dihapus

Senin, 18 Oktober 2021 – 19:01 WIB

Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri

Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri

JAKARTA REQnews - Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa lebih realistis dan konsisten dalam kebijakannya. Menurutnya, Kemenkeu dapat menjadi rem bagi kebijakan pemerintah.

"Kemenkeu adalah rem bukan mengiyakan yang diinginkan para menteri dan presiden. Tunjukkan kosekuensinya. Seperti dulu Pak Budiono dan Bu Sri Mulyani berani mengatakan tidak pada pembangunan monorel. Jadi ayo kasih warning," ujarnya, dalam webinar, Senin, 18 oktober 2021.

Pernyataan itu disampaikan Faisal Basri terkait kabar adanya rencana pemerintah menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dirinya juga meminta pemerintah menghentikan pembiayaan sejumlah proyek, sehingga anggarannya bisa digunakan untuk memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat.

Proyek yang dia maksud antara lain adalah proyek lumbung pangan, pemindahan Ibu Kota, serta Kereta Cepat Jakarta-Bandung. "Kereta Cepat kabarnya mau pakai SILPA. Gila Enggak SILPA mau dipakai kereta cepat tapi sembilan juta rakyat yang dapat JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dihapus Bu Risma (Menteri Sosial Tri Rismaharini)," ujar Faisal.

Diungkapkannya, 143 juta rakyat Indonesia berstatus rentan atau insecure. Penduduk berstatus rentan ini adalah penduduk yang hidupnya belum tenang, yaitu dengan pengeluaran harian Rp 25 ribu sebelum pandemi. Di masa pandemi, pengeluaran mereka diperkirakan bisa lebih jatuh.

Sementara itu, bekas Menteri Keuangan Chatib Basri pun mendorong pemerintah memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat. Pasalnya, di masa pandemi ini masyarakat rentan dan miskin tetap harus bekerja untuk menyambung hidup.

Untuk itu, ia mengatakan perlindungan sosial harus diperluas ke 60 persen penduduk Indonesia. Perlindungan sosial itu juga harus diberi sebesar Rp 1-1,5 juta per rumah tangga. "Kalau diberikan 3-6 bulan, sekitar Rp 120-240 triliun. Saya pikir alokasinya ada," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini menghapus lebih dari 9 juta orang miskin dari daftar penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Tahun 2021. Risma menjelaskan 9 juta data yang dihapus ini terdiri dari data 434.835 orang meninggal, lalu data ganda sebanyak 2.584.495, dan data mutasi sebanyak 833.624. Selanjutnya, ditemukan data non DTKS yang tidak padan Dukcapil sebanyak 5.882. 243.

"Nah, ini yang kami hapus sesuai Permensos yang baru," ujar Risma dalam konferensi pers, Senin, 27 September 2021. Data yang tidak padan Dukcapil, ujar Risma, dikembalikan ke daerah. "Nanti daerah harus melakukan perbaikan data. Kalau misalnya sudah padan Dukcapil, daerah bisa mengusulkan lagi (menjadi penerima subsidi)," ujar Risma.