2 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf, Pengamat Nilai Penegakan Hukum Compang-camping

Selasa, 19 Oktober 2021 – 07:32 WIB

Gambar ilustrasi

Gambar ilustrasi

JAKARTA REQnews - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, meminta pemerintah untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu dia ungkapkan menyoroti dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden KH Maruf Amin. Menurutnya, jika hal itu tidak dilakukan maka akan berakibat serius bagi keberlangsungan demokrasi di tanah air yang mengalami penurunan indeks demokrasi.

Ujang menilai, selama dua tahun terakhir kepemimpinan Jokowi-Maruf, tidak sedikit masyarakat sipil, aktivis hingga mahasiswa yang mengkritik pemerintah malah berujung bui. "Oleh karena itu, sisi penegakan hukum harus diperbaiki," kata Ujang, Senin, 18 Oktober 2021.

Menurutnya, selama dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Maruf Amin, masih menyisakan sejumlah catatan.

"Penegakkan hukum masih compang-camping. Masih pilih-pilih dan tebang pilih. Hukum masih menyasar pada rakyat kecil dan mahasiswa yang kritis," tambah pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini.