JAKARTA, REQnews - Viral, beredar video seorang polisi melakukan penggeledahan dan&nbsp;memeriksa handphone seorang warga. Dalam video, polisi tersebut mengatakan hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan demi menciptakan keamanan dan ketertiban.
Menanggapi hal itu,&nbsp;Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyebut bahwa&nbsp;wewenang yang diberikan kepada polisi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Menurutnya, penggeledahan hanya bisa dilakukan&nbsp;jika memiliki surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat.
"Penggeledahan harus didasarkan pada surat izin ketua pengadilan negeri setempat dilakukannya penggeledahan. Pengecualiannya, tanpa surat izin, dalam hal tertangkap tangan," kata Fickar saat dihubungi wartawan pada Senin 18 Oktober 2021.
Menurutnya, penggeledahan&nbsp;yang dilakukan polisi tanpa surat izin pengadilan negeri merupakan sebuah bentuk kesewenang-wenangan. Kemudian, warga yang merasa keberatan pun dapat menuntut ganti rugi karena penggeledahan tidak sah.
Terkait ganti rugi dapat diajukan lewat gugatan praperadilan di pengadilan negeri. "Jika menggeledah sembarangan, tanpa izin ketua pengadilan negeri, tidak ada tertangkap tangan, maka polisi sudah menyalahgunakan jabatannya," katanya.
Ficakar mengatakan jika&nbsp;kewenangan polisi untuk melakukan penggeladahan dan batasannya diatur dalam Pasal 32 sampai 37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dalam pasal tersebut memuat aturan tentang penggeledahan rumah, pakaian, atau badan untuk kepentingan penyidikan. Selain itu, diatur juga dalam&nbsp;Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
Pada Paragraf 7 Pasal 32 dan 33 Perkap 8/2009, terdapat aturan soal tindakan penggeledahan orang dan tempat atau rumah. Salah satu bunyi aturannya, petugas wajib memberitahukan kepentingan tindakan penggeladahan secara jelas dan sopan.
Selanjutnya, petugas wajib menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas dan melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya.
Petugas pun dilarang melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah.
Diketahui, sebelumnya aksi&nbsp;oknum anggota polisi&nbsp;menyita dan memeriksa handphone milik pemuda saat melakukan razia viral di media sosial. Video ini awalnya disiarkan lewat program televisi swasta dan diunggah ulang di aplikasi media sosial TikTok hingga Twitter.
Dalam kicauan akun Twitter @xnact, ia menyoroti tindakan oknum anggota tersebut yang salah satunya diketahui merupakan Aipda Ambarita.
"Polisi tiba-tiba ambil HP lalu periksa isi HP dengan alasan mau memeriksa barangkali ada rencana perbuatan pidana yang dilakukan melalui HP. Boleh tapi harus didahului dugaan tindak pidana. Sejak kapan pak pol bebas geledah HP dan privasi orang atas dasar suka-suka dia?," kicau @xnact pada Sabtu 16 Oktober 2021.
Dalam video itu, pemilik handphone tampak tak terima handphonenya disita dan diperiksa oknum polisi. Sebab ia merasa itu ranah privasinya dan polisi tak memiliki hak untuk membuka. Terlebih dirinya juga merasa tidak melakukan suatu tindakan pidana.
Namun, perdebatan pun terjadi, Aipda Ambarita alih-alih mencoba menjelaskan, justru dengan nada ngotot mengklaim jika aparat kepolisian memiliki wewenang untuk memeriksa handphone milik pemuda tersebut.

Aipda Ambarita Ngotot Cek HP Warga, Pakar Ingatkan Hal Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi