650 Hari Harun Masiku Belum Ditemukan, ICW: KPK Tidak Niat Tuntaskan Perkara Ini

Selasa, 19 Oktober 2021 – 18:01 WIB

Harun Masiku (Foto:Istimewa)

Harun Masiku (Foto:Istimewa)

JAKARTA, REQNews - Tersangka kasus suap penetapan anggota DPR RI melalui pergantian antar-waktu (PAW) Harun Masiku hingga kini masih menjadi buronan Komisi Pemberatasan Korupsi. Lembaga antirasuah itu sudah 650 hari mengejarnya dan hingga kini tak kunjung ditemukan.

Karena itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan keseriusan lembaga yang dipimpin Komjen Pol Firli Bahuri ini dalam menangkap buronan tersebut.

"Pada hari ini, 19 Oktober 2021, genap 650 hari Harun Masiku belum dapat ditangkap oleh KPK," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa 19 Oktober 2021.

Belum tertangkapnya Harun Masiku menurut kurnia semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa KPK sedari awal memang tidak mempunyai niat untuk menuntaskan perkara suap pergantian antar waktu anggota DPR RI

Menurut Kurnia, setidaknya ada dua hal yang membuat ICW berpandangan demikian. Pertama yakni soal rendahnya komitmen pimpinan KPK dalam mengungkap terang kasus ini.

"Ada sejumlah indikator sebelum tiba pada kesimpulan ini. Misalnya, ketika pimpinan KPK memiliki keinginan untuk memulangkan paksa penyidik perkara tersebut ke instansi asalnya, lalu gagalnya KPK saat ingin menyegel kantor PDIP, dan terakhir pemecatan sejumlah penyelidik dan penyidik yang selama ini menangani perkara tersebut melalui tes wawasan kebangsaan," kata Kurnia.

Hal kedua yang disinyalir ICW membuat pimpinan KPK enggan mengungkap kasus ini yakni lantaran pimpinan enggan mengungkap dalang di balik suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. ICW menduga ada kekuatan besar yang melindungi Harun Masiku.

"Hal ini menyusul indikasi adanya pejabat teras sebuah partai politik yang terlibat. Sederhananya, jika Harun tertangkap, maka besar kemungkinan pejabat teras partai politik tersebut akan turut terseret proses hukum," kata Kurnia.

Kurnia mendesak Dewan Pengawas KPK segera memanggil dan memeriksa pimpinan dan Deputi Penindakan untuk menelusuri hambatan utama dalam pencarian Harun.

"Jika ditemukan adanya kesengajaan untuk melindungi buronan tersebut, Dewan Pengawas harus memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik kepada mereka," kata Kurnia.