JAKARTA, REQnews - Hingga kini, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur masih bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, curiga munculnya kasus tersebut dilakukan pemain lama. Pasalnya, tersangka kasus pengadaan lahan tanah Munjul, yakni pemilik korporasi PT Adonara Propertindo, Rudi Hartono Iskandar juga pernah terseret kasus tanah di Cengkareng era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Jejak pertama kali yang saya dapatkan, Rudi Hartono pada saat copy sertifikat ada memo disposisi dari Ahok untuk memerintah anak buahnya mengkaji untuk dibeli. Artinya patut dikonstruksikan Rudi Hartono pernah menemui Ahok menyodorkan fotokopi sertifikat yang sama," kata Boyamin dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 19 Oktober 2021.

Dalam kasus lahan Cengkerang, sambungnya, nama Rudi Hartono juga tercantum dalam perjanjian jual beli tanah. "Dalam dokumen perjanjiannya itu, jual beli bahkan mengajukan permohonan ganti rugi kepada Pemkot DKI ditandatangani oleh Rudi Hartono Iskandar sebagai kuasa dari pemilik tanah ibu Titi Noeziar Soekarno," jelasnya.

Menurut Boyamin, hal ini menjadi gambaran bahwa Rudi Hartono Iskandar mengurusi lahan di Cengkareng dan Munjul. "Itu bisa memberikan gambaran bahwa Rudi Hartono Iskandar itu mengurusi lahan yang di Cengkareng Barat dan juga melalui istrinya mengurusi lahan di Munjul," ujarnya.

Semakin menguatnya nama Rudi dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul terkuak dalam sidang perdana Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis lalu, 14 Oktober 2021.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa KPK, Takdir Suhan, Yoory bersama direktur PT Adonara, Anja Runtuwene, Tommy Adrian, dan Rudy Hartono telah merugikan negara Rp 152 miliar terkait pembelian lahan di Munjul, Jakarta Timur.