JAKARTA, REQnews - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, Andi Putra, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap perizinan perkebunan.

Andi Putra dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK juga menetapkan status tersangka dari pihak swasta, yakni SDR selaku pemberi suap dan dijerat Pasal 5 huruf a atau huruf atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak hari ini. SDR ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, AP ditahan di Rutan Gedung Merah Putih," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat konferensi pers, Selasa, 19 Oktober 2021.

Andi Putra dan SDR menjadi tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Lili menjelaskan, bahwa KPK menerima informasi terkait pemberian uang kepada Andi Putra untuk perpanjangan hak guna usaha lahan dari perusahaan swasta. KPK pun kemudian melakukan pendalaman informasi tersebut.

Menurut Lili, KPK mendapat informasi bakal ada penyerahan uang pada hari ini, Selasa, 18 Oktober 2021. Tim lantas mendatangi lokasi untuk melakukan operasi tangkap tangan. "KPK kemudian melakukan penyelidikan dan setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status ke tingkat penyidikan dan menemukan tersangka, yaitu AP Bupati Kuansing dan SDR, General Manager PT AA," ujar Lili.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan. Ada delapan orang yang diamankan termasuk Bupati Kuansing, Andi Putra. "KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar 8 orang. Di antaranya benar, Bupati Kuansing, ajudan dan beberapa pihak swasta," ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, kepada awak media melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 Oktober 2021.